oleh

Kenaikan UMK 2020 Kota Marmer, Hanya Sebesar Rp 150 Ribu

Terlihat sibuk karyawan di salah satu pabrik rokok yang ada di Tulungagung (dok/afederasi.com)

Tulungagung, (afederasi.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung menyebutkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 di Kota Marmer mengalami kenaikan sebesar 8,51 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Dimana besaran UMK untuk wilayah Tulungagung kini mencapai Rp. 1.958.844,16. Atau naik sekitar Rp.150 ribu jika dibandingkan tahun 2019 yang berkisar pada Rp. 1.805.219,94.

“Keputusan dari ibu gubernur kemarin sesuai dengan usulan kami. Yakni Rp. 1.958.844,16 untuk Tulungagung,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung Yumar melalui Kabid Hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja Disnakertrans Tulungagung Kristihanawati, Jum’at (22/11/2019).

Kristihanawati melanjutkan sesuai dengan peraturan penghitungan UMK mengacu pada besaran produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,12 persen dari inflasi 3,39 persen. Penghitungan ini berlaku secara nasional. Rinciannya upah minimum tahun berjalan ditambah hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan pertumbuhan ekonomi.

“Dari hasil penghitungan yang kami lakukan ketemu angka Rp.1.958.844,16 dan alhamdulilah disetujui oleh pemerintah,”ungkapnya.

Besaran UMK ini akan mulai berlaku per 1 januari 2020 mendatang. Untuk itu Disnakertrans akan melakukan sosialisasi pada seluruh perusahan mengenai penetapan UMK pada selasa (26/11/2019) mendatang.

Dia menambahkan jika perusahaan belum siap menerapkan UMK maka dapat mengajukan penangguhan. Upaya penangguhan paling lambat dilakukan pada 14 Desember mendatang.

Sementara itu dikonfirmasi mengenai kenaikan UMK, Manajer PR Trubus Alami Sodik Purnomo mengaku sebisa mungkin akan mengikuti besaran UMK sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Ini sudah menjadi perubahan setiap tahunnya dan menjadi hal yang wajar. Kita selaku pengusaha tentunya berusaha untuk patuh dengan perintah tersebut,” ungkapnya.

Mengenai upaya penangguhan, Sodik mengatakan tidak pernah mengajukan penangguhan UMK. Sebab besaran UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih tergolong batas wajar. Sehingga tidak ada masalah yang dirisaukan. Namun, dia berharap dengan penetapan UMK 2020 ini tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat, terutama pada kaum pekerja.

“Nggak kita tidak pernah melakukan penangguhan. Karena angka UMK sendiri untuk Tulungagung masih batas wajar, dan saya yakin pemerintah sudah memiliki hitungan yang pas sebelum melakukan penetapan,” pungkasnya. (an)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed