oleh

Kabar Bandrol Kursi Kepala OPD Puluhan Juta Rupiah, Siapa yang mengendalikan?

Ilustrasi

Tulungagung, (Afederasi.com) – Kabar mengejutkan terkait lelang kursi kepala organisasi kepala daerah (OPD) di lingkup pemerintah kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Lelang 7 kursi jabatan eselon II diduga dibandrol hingga puluhan juta rupiah. Lantas siapa  yang berani mengendalikan dalam situasi kota Marmer dipantau khusus oleh aparat penegak hukum, utamanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Informasi yang himpun media ini menyebutkan beredar kabar da komitmen khusus dalam lelang jabatan eselon II sangat santer. Meski prosedur kekosongan jabatan diisi  melalui proses lelang jabatan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Bahkan panitia lelang Pemkab melibatkan perguruan tinggi Universitas Tulungagung (Unita), Universitas Brawijaya Malang dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) regional II Jawa Timur.

“Ada komitmen membayar sejumlah uang,”jelas sumber Afederasi.com  yang enggan disebutkan namanya.  

Menurutnya komitmen supaya bisa menduduki jabatan kepala OPD tidak dilakukan secara langsung. Ada beberapa tahapanya, diantaranya disinyalir kuat ada uang muka yang diberikan, setelah menduduki jabatan ada komitemen-komitmen tertentu. Komitmen yang bakal berjalan nanti dimungkinan nilainya cukup besar. Nah ini yang harus menjadi perhatian khsusus publik. Bagaimana penganggaran atau program kerja di masing-masing OPD tersebut.

Baca Juga  Blokir Pupuk Belum Bisa Dibuka, Ini Penjelasan Disperta

Padahal lanjut sumber tersebut kondisi Kabupaten Tulungagung masih dalam pantauan KPK setelah kasus operasi tangkap tangan (OTT) menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati 2018 silam. Mayoritas jabatan kepala OPD banyak yang kosong. Seharusnya pengisian jabatan bisa dilakukan dengan lebih transparan tanpa ada komitmen-komitmen tertentu.

“Bisa jadi pengisian lowongan jabatan OPD berkaitan dengan proses pemilihan wakil bupati yang sedang berjalan dan pengusaan kota Marmer oleh genggaman orang,”paparnya

Salah satu peserta lelang yang masuk tiga besar, Anang Pratistianto dikonfirmasi terkait kabar membayar sejumlah uang dan komitmen jangka panjang dalam lelang jabatan mengaku terkejut. Dia menegaskan tidak ada pembelian jabatan.

“Wah gak ada mas soal itu (uang-red), itu kabar mungkin dari peserta yang tidak lolos,”katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Arief Boediono mengatakan lelang jabatan sudah melalui prosedur yang baku. Dalam lelang jabatan ada beberapa indikator bisa masuk dalam rangking tiga besar, diantaranya presentasi makalah, wawancara. Setiap indikator ada nilai dan jika dijumlah mencapai 100 persen.

Baca Juga  Pemkab Tulungagung Meraih SAKIP Kategori BB

“Pansel hanya mengambil peserta yang meraih nilai tiga besar,”terang Arief.

Dijelaskan nama-nama yang masuk tiga besar akan dikirim ke komisi ASN untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi. Selanjutnya Bupati Maryoto Birowo yang bakal menentukan memilih siapa dari tiga nama setiap OPD itu yang dipilih. Pelantikan pejabat eselon II juga wewenang penuh bupati.

“Sesuai dengan jadwal lelang jabatan, tanggal 30 September itu pengumuman siapa yang menduduki 7 kepala OPD,”pungkas Arief. (am)

vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed