Selasa, 26 Juli 2022, 13:21 WIB

Ini Penjelasan Mugianto Anggota Banggar, Terkait Draf KUA PPAS TA 2023 Dikembalikan Lagi ke TAPD

Trenggalek, (afederasi.com) – Anggota Banggar DPRD Trenggalek menyebutkan jika Draf KUA PPAS tahun 2023 dikembalikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Iya draf KUA PPAS tahun 2023 kami kembalikan ke TAPD,” ungkap Anggota Banggar DPRD Trenggalek, Mugianto usai rapat pada Senin (25/7/2022) kemarin.

Menurut Mugianto yang juga Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, setelah mendengarkan pemaparan eksekutif dari Asistensi maupun TAPD pihaknya melihat mulai dari tema pembagunan, kemudian masuk ke proyeksi pendapatan serta belanja modal.

Dari situ bisa dilihat proyeksi pendapatan itu masih jauh dari harapan. Sebab jika menginginkan dengan situasi kondisi Trenggalek yang masih jauh dari kemandirian suatu daerah, tentunya dengan melihat potensi-potensi yang belum digarap oleh dinas penghasil dan ini sebagai bahan masukan.

” Tatkala potensi-potensi itu digarap dengan baik oleh dinas penghasil, maka PAD kita masih memungkinkan untuk tambah. Karena melihat potensi yang ada,” ungkapnya.

Kemudian lanjut Mugianto, kalau melihat ke tataran belanja modal. Dari situ pihaknya melihat proyeksi belanja itu menurutnya ada ketimpangan antara belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Padahal belanja modal itu manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Seperti infrastruktur itu langsung dirasakan, tapi kalau melihat di draf KUA PPAS tahun 2023 belanja modal itu justru malah turun.

” Kalau melihat dari tahun 2021, tahun 2022 belanja modal kita itu turun sangat jauh. Di tahun 2021, belanja modal kita itu angkanya Rp 293 milyar. Kemudian di tahun 2022, Rp 423 milyar, sedangkan di tahun 2023 turun menjadi Rp 235 milyar kan lucu,” ucapnya.

Sementara masih kata Mugianto ditahun 2021,2022 dengan anggaran di atasnya tahun 2023 tidak mampu menjawab tantangan persoalan yang ada. Contohnya infrastruktur yang rusak ini belum dikerjakan maksimal oleh pemerintah daerah.

” Lha ini kok justru di tahun 2023, belanja modal kita turun dan tinggal Rp 235 milyar. Ini ada apa kan lucu,” terangnya.

Disinggung alasan eksekutif terkait hal itu Mugianto mengatakan, bawasanya TAPD belum bisa memberi alasan jelas dan hanya beretorika macam-macam.

Namun yang jelas belum mampu menjawab tantangan yang ada di tahun 2022 dan 2023. Yaitu tantanganya persoalan yang terjadi dilapangan dan sedang dihadapi masyarakat, banyaknya ruas jalan serta infrastruktur yang rusak.

” Jadi boleh di artikan bahwa tema pembangunan dan tataran pelaksanaan program itu tidak nyambung,” jelasnya.

Karena masih kata Mugianto, jika dilihat dari situ tema pembangunannya sudah jelas termasuk infrastruktur berwawasan lingkungan. Kemudian menuntaskan kemiskinan.

” Nah darimana mau mengentaskan kemiskinan, kalau infrastrukturnya tidak terbangun dengan baik,” imbuhnya.

Kalau ingin menuntaskan kemiskinan tambah Mugianto, salah satu unsurnya itu sarana prasarana transportasi harus baik. Dengan demikian masyarakat secara ekonominya akan terungkit.

” Maka dari itu, mereka seharusnya mengkaji faktor-faktor angka kemiskinan itu dari sisi mana-mana dan harus dilihat. Oleh sebab itu, menurut kami faktur APBD ini belum layak dibahas dan kita kembalikan untuk dilakukan revisi dan di rasionalisasi,” pungkasnya.(pb/dn)