oleh

Enam Napi Korupsi Tak Diusulkan Dapat Remisi

Tulungagung, (afederasi.com) – Sebanyak enam narapidana (napi) kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) klas IIb Tulungagung tidak diusulkan untuk mendapat remisi pada Idul Fitri tahun ini. Pasalnya, keenamnya belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012.

Keenam napi tersebut yakni, PR mantan kepala desa, Bm mantan sekretaris desa, Ek mantan kepala sekolah, Dw atas kasus korupsi koperasi, Jk, dan Dn atas kasus korupsi dana hibah sapi.

Kalapas klas IIb Tulungagung Tunggul Bawono melalui Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) Dedi Nugroho menjelaskan, adapun persyaratan yang belum terpenuhi sesuai PP nomor 99 tahun 2012 yakni ada beberapa napi yang belum membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan keputusan pengadilan.

“Selain itu ada juga napi yang masih menjalani proses hukum hingga belum ada putusan yang mengikat,” tambahnya.

Dedi melanjutkan, dari 434 napi, pada Idul Fitri tahun ini pihaknya mengusulkan 232 napi untuk mendapat remisi. Dimana 6 napi diusulkan langsung bebas.

Baca Juga  Bantu Warga Terdampak Covid-19, Polisi Astuti Sumbangkan Gaji

“Keenam napi tersebut merupakan 5 warga binaan kasus pidana umum, dan satu warga binaan kasus narkoba,” terangnya.

Masih menurut Dedi, untuk napi kasus pidana umum yang diusulkan mendapat potongan tahanan selama 15 hari ada 62 orang, potongan satu bulan kurungan sebanyak 130 orang, potongan 1,5 bulan sebanyak 10 orang, dan potongan selama 2 bulan ada dua orang.

Sedangkan untuk napi kasus pidana kusus, potongan tahanan 15 hari ada 24 orang, 1 bulan ada 1 orang, dan 1,5 bulan ada 1 orang.

“Untuk kasus ini tidak ada yang disusulkan mendapat remisi 2 bulan,” ungkapnya.

Dedi menerangkan, adapun salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh napi untuk diusulkan remisi yakni mereka setidaknya sudah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan dan tentu berperilaku baik selama berada di dalam lapas.

“Napi juga harus mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dan berpredikat baik,” jelasnya.

Dedi menambahkan, kini berkas usulan pengajuan remisi tersebut sudah dikirimkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Jika tidak ada kendala, SK nya akan turun tiga hari sebelum lebaran.

Baca Juga  Lahan Eks Pabrik Keramik MK Terbakar

“Jadi kami juga belum tahu, dari 232 yang diajukan berapa yang di-acc,” pungkasnya. (yp).

News Feed