Kamis, 25 November 2021, 06:05 WIB

DPRD dan Pemkab Tulungagung Tetapkan Ranperda APBD TA 2022 menjadi Perda

Tulungagung, (afederasi.com) – DPRD bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung telah  menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dimana Persetujuan dan penetapan Perda APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan dalam rapat paripurna di Ruang Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (24/11/2021).

Selain itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos tersebut juga disetujui penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022.

Serta penetapan ranperda lainnya menjadi perda, yakni Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, Ranperda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, Ranperda tentang Dana Cadangan serta Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun rincian APBD Tulungagung tahun anggaran 2022 yang telah disahkan menjadi Perda itu, di sisi pendapatan berjumlah Rp 2.508.713.753.391,00. Sedang belanja mencapai Rp 2.666.839.183.703,00. Dan ini menjadikan defisit Rp 158.125.430.312,00.

Baca Juga  Ranperda Penanggulangan Penyakit Menular Jadi Prioritas

Sedang, di sisi pembiayaan, penerimaannya berjumlah Rp 175.000.000.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp 16.874.569.688,00. Karena itu, menjadikan pembiayaan netto (bersih) sejumlah Rp 158.125.430.312,00. Dan SILPA tahun berkenaan berjumlah Rp 0,00 (nol)

Kendati menyetujui dan telah ditetapkan sebagai Perda, namun semua fraksi dalam rapat paripurna tersebut memberi catatan-catatan untuk dilaksanakan oleh Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Heru Santoso MPd menyampaikan 12 catatan. Di antaranya meminta bupati untuk melakukan verifikasi data siswa miskin dalam pelaksanaan pendidikan murah tahun 2021/2022 yang dilaksanakan dalam bentuk e-money (KPP).

Menaikkan tunjangan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), meningkatkan sarana cetak KTP dan minta pengoptimalan pajak daerah untuk peningkatan pendapatan daerah.

Kemudian prioritas Pemkab Tulungagung untuk Pekerja Non ASN di lingkup Pemkab Tulungagung yang belum difasilitasi untuk mendapatkan asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

“Ada beberapa tadi catatan yang kami sampaikan kepada Bupati untuk dicermati dan dilaksanakan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono meminta Bupati Tulungagung sebagai representasi Pemkab untuk mengamati dan meneliti catatan yang disampaikan oleh Fraksi Fraksi di DPRD Tulungagung kali ini.

Baca Juga  Pimpinan DPRD Hadiri Prosesi Pindah Tempat Wabup Tulungagung

“Walaupun tidak semua fraksi membacakan secara langsung dihadapan sidang, namun saya yakin Bupati akan membacanya dan menjadikan catatan untuk perbaikan kinerja Pemkab,” pungkasnya.

Bupati Maryoto Birowo saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna, menyatakan terimakasihnya karena anggota DPRD Tulungagung telah menyetujui penetapan Perda APBD Tulungagung Tahun 2022. Ia pun akan melaksanakan catatan fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna.

“Kami berterima kasih pula dengan catatan yang diberikan fraksi dalam pandangan akhirnya. Semua akan kami tindak lanjuti dan aplikasikan,” tandanya. (rra/dn)

News Feed