oleh

Disperta Bakal Temui Dirjen Sarpas Kementan, Upaya Buka Blokir Pupuk

Pupuk Bersubdisi (ilustrasi-istimewa)

Tulungagung, (Afederasi.com) – Para petani di Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung nampaknya harus bersabar untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Pasalnya, Dinas Pertanian (Disperta) setempat dalam minggu ini akan bertemu dengan Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian (Ditjen Sarpas Kementan) RI, sebagai upaya pembukaan blokir pupuk bersubsidi.

“Ini sebagai upaya pamungkas setelah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak seperti Disperta, Perhutani, dan ATR/BPN untuk dilakukan verifikasi,” ungkap Kasi Pupuk Pestisida dan Alsintan, Disperta Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Tri Widyono Agus Basuki, Senin (30/09/2019).

Oky sapaan Tri Widyono Agus Basuki menjelaskan dari hasil verifikasi ini telah diketahui jumlah petani di Kecamatan Tanggunggunung ada sekitar 6.512 petani dengan luasan lahan milik perhutani 8.078 hektar. Data ini nantinya yang akan diserahkan kepada pihak kementan, yang diharapkan bisa dijadikan dasar untuk pembukaan blokir pupuk bersubsidi.

“Kita lakukan verifikasi meliputi nama poktan, nama petani, NIK, alamat, luas lahan dan kebutuhan pupuk per kilonya. Dalam minggu ini, kita bersama tim komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) akan berangkat ke Jakarta, dengan membawa data ini,” katanya.

Baca Juga  Pemkab Tulungagung Meraih SAKIP Kategori BB

Okik memaparkan, berdasarkan data rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) wilayah Kecamatan Tanggunggunung, hingga saat ini stok pupuk yang belum di tebus untuk urea sebanyak 1.245 ton sedangkan Phonska sebanyak 930,5 ton dan Petroganik sebanyak 1.265,5 ton. Jika untuk nominal pupuk bersubsidi yang belum tertebus sekitar Rp 5 Miliar lebih.

“Ya berharap minggu ini bisa segera terselesaikan, dan petani bisa segera mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga segera bercocok tanam,” tambahnya.

Sekedar diketahui pemblokiran pasokan pupuk bersubsidi itu berawal dari adanya rapat bersama di Istana Wakil Presiden pada Mei lalu. Saat itu diketahui ada 40 kabupaten di Indonesia yang tidak memiliki data luas baku lahan sawah.

Salah satunya adalah Tulungagung di Kecamatan Tanggunggunung, di sana disebutkan ada 375 hektare lahan yang tidak ada datanya.

Kemudian ada rekomendasi yang melarang pihak penyedia pupuk untuk menyalurkan ke Tanggunggunung. Dampaknya sejak Juni lalu 6.512 petani dengan luas lahan 8.078 hektare di Tanggunggunung tidak mendapatkan pasokan pupuk bersubsidi. (an).

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed