oleh

Antisipasi Pelanggaran Media Massa, Bawaslu Kendal Gelar Raker

Kendal,(afederasi.com) –  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kendal menggelar rapat kerja Teknis dengan Media di  ruangan meeteng room, Sae Inn Kendal Jawa Tengah, Jumat (16/10/2020). Hal ini untuk mengantisipasi pelanggaran media massa pada pemilihan Bupati – Wakil Bupati Kendal 2020.

Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani mengungkapkan dalam  mewujudkan situasi kondusif, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, tanpa bantuan  peran media massa. Karena memiliki tanggung jawab yang cukup besar, mulai dari peran demokrasi sampai kemudian mengawasi perjalanan Pilkada.

“Kemudian Press juga sebagai salah satu pilar demokrasi itu dapat membuktikan informasi yang benar independen pada masyarakat,” kata Odilia.

Ketua Bawaslu Odilia menambahkan juga berharap pres atau media massa, dapat mendukung tugas Bawaslu. Sehingga dapat menciptakan pilkada yang sesuai aturan.

“Sehingga Pengawasan pilkada ini berjalan sesuai aturanya,” jelasnya.

Sementara itu,  Rini Utami perwakilan dari Diskominfo Kendal mengatakan, dalam Pemilu, media massa dan media sosial sangat dibutuhkan perannya. Yakni, untuk memberikan informasi dan sosialisasi.

Baca Juga  Tahapan Pilkada Jalan Terus, Bawaslu Ganti Tatap Muka dengan Video Conference

“Tujuan paling penting bagi media massa,  adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarskat,” menurut Rini.

Rini menambahkan, setelah rapat kerja teknis ini akan ada semacam deklarasi terkait kesepahaman/Mou atau kesepakatan tentang mengantisipasi pelanggaran media massa dalam pilkada tahun 2020.

“Ada narasumber dari Dinas Kominfo,  PWI PWOI, dan Bawaslu Kabupaten Kendal, sebagai mederarotornya, dengan senang bergembira ria,”katanya.

Lanjut, Ketua PWI Kendal, Rosyid Ridho mengatakan peran media massa dalam Pilkada Kendal 2020 sangat penting.

“Karenanya, media untuk bijak menyampaikan informasi terkait Pilkada Kendal,” kata Rosyid

Koordinator Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kendal, Arief Mustofifin meminta semua pihak mematuhi ketentuan Pasal 69 Undang Undang Pilkada terkait larangan kampanye.

“Iklan kampanye di medsos,  tidak boleh mempersoalkan dasar negara, menghina seseorang, menghasut, mengadu domba, memfitnah, menggunakan ancaman kekerasan, dan mengganggu keamanan,” imbuh Arif (son/dn).

News Feed