oleh

AMP Turun ke Jalan, Peringati Satu Tahun Insiden Rasisme di Surabaya dan Malang

Surabaya, (afederasi.com) – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) melakukan aksi turun ke jalan untuk memperingati satu tahun insiden rasisme yang terjadi di kota Surabaya dan Malang terhadap pelajar dan mahasiswa, Selasa (18/8/2020).

Massa yang berjumlah sekitar 90 orang ini berkumpul di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya dan mulai menyuarakan aspirasinya dengan kawalan dari pihak kepolisian.

“Tindakan rasisme dan represif terhadap kami, rakyat papua sudah berlangsung sejak lama oleh aparat keamanan negara. Tindakan represif ini sendiri juga terstruktur dan banyak dari orang-orang Papua menderita,” ujar Orator saat meneriakkan aspirasi diatas mobil, Selasa (18/8/2020).

Aksi ini juga merupakan respon atas aktivis HAM Papua yang diancam pidana saat menyuarakan pendapatnya soal kejadian pengepungan dan nasib rakyat Papua yang mengenyam pendidikan di pulau Jawa.

Rudi Wonda, juru bicara dalam aksi ini menyatakan bahwa setelah kejadian rasisme pada tanggal 16-17 Agustus 2019, rakyat Papua memberikan respon dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang ditanggapi dengan pengiriman militer ke wilayah Papua. Dirinya menegaskan bahwa AMP dan FRI WP  menuntut segera digelarnya referendum dari Papua Barat.

“Sehingga kami sebagai kaum terpelajar dan terdidik, kami tidak akan diam dan akan terus menyuarakan aspirasi kami. Sejak itu beberapa aktivis HAM Papua ditangkap dan divonis lebih berat daripada provokator rasisme ini, sementara kami adalah korban rasisme itu sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, rasisme ini bukan hanya dilakukan oleh oknum ormas namun juga dimobilisasi oknum aparat keamanan yang disertai kekerasan dan penangkapan brutal saat di asrama Papua. Hal ini sangatlah tidak adil lantaran perbedaan hukuman yang diberikan pada pelaku yang sudah divonis dengan memakai sistem aparteid.

“Kami mewakili Papua, kami yang tersisa di Pulau Jawa, yang mana adalah tempat kejadian tindak rasisme akan terus berjuang. Kami menolak semua tawaran berbentuk politis. Hanya satu permintaan kami, berikan hak untuk menentukan nasib sendiri untuk Papua,” pungkas Rudi Wonda. (dwd/dn)

News Feed