oleh

Adanya Pemblokiran Pupuk Bersubsidi, Ribuan Petani Resah

Kasi Pupuk Pestisida dan Alsintan, Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Tri Widyono Agus Basuki

Tulungagung, (Afederasi.com) – Ribuan petani di Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur merasa resah karena adanya pemblokiran distribsi pupuk bersubsidi sejak empat bulan terakhir. Pasalnya, pemblokiran pupuk subsidi itu di akibatkkan tidak adanya data baku luas lahan sawah.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Suprapti melalui Kasi Pupuk Pestisida dan Alsintan, Tri Widyono Agus Basuki, mengatakan pemblokiran pasokan pupuk bersubsidi itu berawal dari adanya rapat bersama di Istana Wakil Presiden pada Mei lalu. Pemblokiran distribusi pupuk tidak hanya di Kabupaten Tulungagung, melainkan ada di 40 kabupaten lainnya di Indonesia yang tidak memiliki data luas baku lahan sawah.

“Dari 40 kabupaten di Indonesia, salah satunya adalah Tulungagung tepatnya di Kecamatan Tanggunggunung, di sana disebutkan ada 375 hektare lahan yang tidak ada datanya. Kemudian ada rekomendasi yang melarang pihak penyedia pupuk untuk menyalurkan ke sana (Kecamatan Tanggunggunung),” kata Tri Widyono, Senin (16/09/2019).

Baca Juga  Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Masih Jadi Prioritas, Pada Penyusunan APBD 2020

Dengan pembokliran distribusi pupuk tersebut, yang dimulai sejak Juni lalu berdampak terhadap 6.512 petani di Kecamatan Tanggunggunung dengan luas lahan 8.078 hektare tidak mendapatkan pasokan pupuk bersubsidi.

Dinas pertanian setempat mempertanyakan adanya pemblokiran di seluruh Kecamatan Tanggunggunung, padahal yang bermasalah (tidak ada luas lahan) hanya 375 hektare.

“Yang disayangkan itu semua luasan lahan diblokir, padahal Tanggunggunung ini merupakan salah satu penghasil jagung terbesar di Kota Marmer. Dimana, sepertiga lahan tanaman jagung itu ada di Tanggunggunung. Kalau diblokir seharusnya ya yang 375 hektare saja kenapa seluruh kecamatan,” ungkapnya.

Okky sapaan Tri Widyono menuturkan, saat ini pihaknya masih berupaya untuk memecahkan persoalan tersebut dengan berkirim surat ke Kementerian Pertanian serta Gubernur Jawa Timur. Namun, belum mendapatkan jawaban.

Sebab, pihaknya diminta untuk menunggu tim verifikasi pemerintah pusat dari Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) serta Badan Informasi Geospasial. “Hari ini (Senin-red), Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), Kepala Dinas Pertanian Tulungagung ke dirjen untuk menanyakan hal tersebut,” tuturnya.

Baca Juga  Bupati Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepedulian Terhadap Sampah

Berdasarkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), untuk kebutuhan pupuk urea di Tanggunggunung mencapai 2.410 ton/tahun, dari jumlah itu telah tersalurkan 1.052 ton. Kemudian Sp-36 mencapai 4 ton/tahun tersalurkan 4 ton, Phonska 2.109 ton/tahun tersalurkan 1.066 ton, Organik 2.308 ton/tahun tersalurkan 855 ton.

Okik menambahkan, apabila pemblokiran dibiarkan terjadi, maka seluruh petani di Kecamatan Tanggunggunung tidak bisa bercocok tanam. Yang nantinya akan berdampak pada hasil produksi jagung di Tulungagung akan terganggu.

“Biasanya menjelang musim penghujan seperti saat ini, petani di wilayah itu mulai mempersiapkan pupuk dan ketika hujan turun, mereka sudah siap bercocok tanam jagung. Namun, hingga kini pupuk belum tersedia,” tambahnya. (an)

vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed