Selasa, 25 Mei 2021, 13:29 WIB

SE Setda Nganjuk Tuai Kritikan

Nganjuk, (afederasi.com)  – Terbitnya surat edaran petunjuk pelaksanaan pelantikan perangkat desa (Perades) oleh Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Nganjuk saat ini menjadi ‘bola panas’ yang terus bergulir dan menjadi perbincangan hangat bagi banyak kalangan, termasuk para pengamat hukum dan politik di Kabupaten Nganjuk.

Seperti yang disampaikan Yusuf Wibisono pengamat hukum dan politik mengatakan, pasca dikeluarkannya surat Setda Kabupaten Nganjuk Nomor 140/1314/411.010/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, pada Jumat, 21/05/2021 yang merujuk pada Surat Edaran Bupati Nomer 140/53/411.010/2021 tentang terjadinya Keadaan Luar Biasa Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa Dan Tindaklanjutnya.

Serta merujuk pada surat Dirjen Bina Pemerintah Desa tertanggal 19/05/2021 Nomor 141/2356/BPD perihal tanggapan atas permohonan pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perades yang intinya Kemendagri melalui Dirjen Bina Pemerintah Desa memperbolehkan pelantikan Perades apabila tidak terjadi masalah dan tetap menjaga kondusifitas.

“Sementara, gelombang protes atas kekecewaan para peserta terus bermunculan. Bahkan dengan adanya kasus OTT Bupati beserta 4 Camat, 1 mantan Camat dan 1 ajudan membuat Pemerintah Kabupaten Nganjuk sampai mengeluarkan SE yang menyatakan adanya hal yang luar biasa serta menunda pelaksanaan pelantikan Perades,” kata Yusuf Wibisono

Baca Juga  TP PKK Jemput Bola Vaksin Masyarakat Gratis

Keadaan yang terkategori tidak kondusif ini juga dapat dilihat dari 3 Kepala desa (Kades) di Kecamatan Pace yakni Kades Kepanjen, Kades Joho dan Kades Sanan yang saat itu ikut terjaring OTT oleh Bareskrim Polri, meski mereka di pulangkan, tapi kasusnya tetap berjalan dan bahkan saat ini terus dilakukan pendalaman kasus.

Hal itu juga, telah disampaikan Kabareskrim Polri dalam pers release dengan KPK beberapa waktu lalu, kalau pihaknya telah mendapatkan bukti awal adanya transaksional pengisian perangkat desa yakni sebesar Rp10 juta sampai Rp15 juta.

“Sebagaimana yang diutarakan Kabareskrim Polri pihaknya akan terus melakukan pendalaman kasus transaksional atau kecurangan pengisian perades dengan cara melakukan pemanggilan kepada 116 Kepala Desa. Jadi sekali lagi soal pengisian perades bukan dalam keadaan tidak apa apa,” ujar Yusuf.

Lanjut Yusuf, meski SE tidak dianggap oleh beberapa pihak, tapi asas pemerintahan yang baik seharusnya lebih diperhatikan. Karena di PTUN dasar dari pembatalan itu sudah jelas kalau Bareskrim sudah mengantongi indikasi adanya transaksional dalam pengisian perades.

Baca Juga  Plt Bupati dan Setda Nganjuk Tak Hadiri Rapat Paripurna, Diduga Penuhi Panggilan Bareskrim

“Ini menunjukkan kalau nyata dalam pengisian Perades sudah kurang baik atau tidak benar, makanya Bareskrim memberikan warning. Tapi dilapangan dibuat seolah olah tidak terjadi apa apa. Hal ini dimungkinkan ada permainan, mulai dari penjaringan sampai dengan penyaringan Perades,” lanjut Yusuf.

Yusuf juga mempertanyakan terkait surat pertimbangan ke Mendagri melalui Dirjen Bina Pemerintah Desa yang dikirim oleh Pemkab Nganjuk, apakah sudah menceritakan tentang keadaan yang sebenarnya, bahwa pasca tes pengisian perades, gelombang protes terus berdatangan karena nilai peserta terpilih mendekati sempurna dan bahkan ada yang sempurna, sedangkan tingkat kesulitan soal ujian diatas rata rata.

“Memang pembuktian pidana terkait suap menyuap sangat sulit tapi terkait administrasi sangat mudah pembuktiannya, sebab panitia dibentuk bukan dari unsur yang netral dan nilai peserta terpilih meski pendidikannya dibawah peserta lain akan tetap mempunyai nilai lebih tinggi dari peserta lain,” pungkas Yusuf Wibisono. (ind/dn)

News Feed