oleh

Trenggalek Segera Miliki Perda Lingkungan Hidup

Trenggalek, (afederasi.com) – Tak lama lagi, Kabupaten Trenggalek bakal memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Lingkungan Hidup. Ranperda yang merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini muncul atas keprihatinan terhadap kondisi lingkungan ditengah masifnya pembangunan.

“Ranperda ini (lingkungan hidup-red) sudah masuk tahap finalisasi, dan bakal segera diparipurnakan kemudian diimplementasikan,” kata Ketua Pansus II DPRD Trenggalek Mugianto, Kamis (10/9/2020).

Mugianto menjelaskan, inisiatif munculnya ranperda lingkungan hidup ini sebagai salah satu upaya menjaga lingkungan hidup di Trenggalek agar tetap terjaga. Agar ada kepastian hukum, maka harus dituangkan kedalam perda.

“Atas keprihatinan teman-teman di DPRD, akhirnya munculah gagasan membuat ranperda itu. Alhamdulilah sekarang sudah finalisasi, tinggal menunggu fasilitasi Gubernur Jawa Timur,” ungkapnya.

Mugianto menjelaskan, jika dalam evaluasi Gubernur nanti tidak ada permasalahan, maka ranperda bakal segera dilakukan pembahasan untuk disahkan menjadi Perda.

“Kami yakin tidak ada kendala, karena sejak awal pembahasan ranperda ini tidak ada kendala maupun masalah. Mungkin karena ranperda inisiatif DPRD,” terangnya.

Baca Juga  Pemprov Sosialisasikan Perda Penanggulangan Penyakit Menular

Disampaikan Mugianto, semua mengetahui bahwa di wilayah Trenggalek semakin hari semakin maju. Seperti adanya home industry bahkan adanya investasi lokal.

“Oleh karena itu Perda ini dirasa sangat perlu untuk diarahkan, agar dapat mengatur cara untuk mengelola lingkungan hidup,” tuturnya.

Untuk selanjutnya masih kata Mugianto, jika raperda ini telah resmi diundangkan, dunia usaha harus mentaati kesepakatan bersama.

“Kita tidak melarang masyarakat untuk berinvestasi di Trenggalek. Namun juga perlu diatur dalam segi dampak lingkungannya,” ucapnya.

Lebih lanjut Mugianto memaparkan, misalkan ada salah satu perusahaan yang akan masuk dan mengelola sumber alam di Trenggalek. Tentunya harus mengingat dampak lingkungannya seperti apa.

“Dari pada terlambat, DPRD berinisiatif untuk mengatur perizinan, Ipal, pengolahan limbah dan lainnya. Harapannya, dikemudian hari tidak menimbulkan masalah, seperti adanya pencemaran dan bencana alam,” pungkasnya. (pb/yp)

News Feed