oleh

TPPU, KPK Sita Aset Lahan 2,2 Hektar Mantan Bupati Nganjuk

Nganjuk, (afederasi.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) masih terus mengumpulkan alat bukti dalam menyelesaikan berkas perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Korupsi mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman. Hal itu dilakukan dengan telah memeriksa sebanyak 17 orang saksi terkait dugaan kepemilikan aset tersangka Taufiqurrahman.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan, sejumlah langkah dari penyidik KPK yang dilakukan yakni penyitaan berdasarkan izin Dewan Pengawas terhadap berbagai dokumen kepemilikan aset-aset dan tanah dengan total seluas 2,2 hektar. Terdiri dari 9 bidang tanah yang berlokasi di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

“Aset tanah itu dengan taksiran nilai pembelian tahun 2014 sekitar Rp 4,5 miliar atau dengan estimasi nilai aset taksiran saat ini sekitar Rp 15 miliar,” kata Ali Fikri dalam rilis KPK, Senin (14/09/2020) siang.

Dalam penyitaan aset dugaan TPPU mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman tersebut, dijelaskan Ali Fikri, dilakukan penyidik KPK dengan melakukan pemasangan plang penyitaan di lokasi aset yang diduga milik tersangka yang telah disita. “Pemasangan plang penyitaan aset itu telah dilakukan di Nganjuk,” ucap Ali Fikri.

Baca Juga  Bupati Jadi Saksi di Persidangan Terdakwa Mantan Ketua DPRD

Penyidik KPK, dikatakan Ali Fikri, akan terus melakukan verifikasi terkait dugaan kepemilikan aset lainnya berupa tanah yang terdapat pada 1 hamparan dengan 4 bidang tanah dengan luas sekitar 1 hektar. Namun, untuk lokasi aset tanah tersebut belum bisa disebutkan dimana tepatnya.

“Untuk harga pembelian aset tahun 2014 tersebut mencapai Rp 2,3 miliar atau estimasi taksiran harga saat ini sekitar Rp 5 miliar dan segera akan dilakukan penyitaan,” tandas Ali Fikri.

Mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman tersangka dugaan TPPU, tambah Ali Fikri, disangka melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 4 UU RI nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Yang pasti, kasus TPPU tersebut saat ini terus berproses di penyidik KPK,” tutur Ali Fikri, 14/09/2020. (Ind/am)

News Feed