oleh

Puluhan Warga Terdampak Proyek Bendungan Bagong, Geruduk Kantor BPN

Trenggalek, (afederasi.com) – Puluhan warga dari Desa Sumurup dan Desa Sengon Kecamatan Bendungan menggeruduk kantor Pertanahan ATR/BPN Trenggalek pada Selasa (8/9/2020). Mereka menggelar aksi damai karena wilayahnya terdampak pembangunan mega proyek Bendungan Bagong.

“Kedatangan kami untuk menyampaikan aspirasi, salah satunya apakah semua tahapan pengadaan tanah dilakukan secara benar dan profesional sesuai undang-undang yang berlaku,” tegas juru bicara (jubir) aksi damai Nawan kepada afederasi.com.

Nawan juga meminta tim apprasial (tim penilai) agar dibatalkan dan diganti, serta diadakan penilaian ulang oleh tim apprasial baru yang selalu berpedoman pada perundang-undangan.

“Ada sekitar 57 bidang tanah yang terdampak pada pengumuman pertama. Adapun persoalannya karena harga tukar guling tanah yang dinilai sangat minim. Jika dibelikan atau bikin rumah baru masih kurang,” bebernya.

Nawan melanjutkan, pihaknya mengakui menerima undangan dari apprasial yang mencantumkan daftar harga. Permasalahannya, seakan-akan pihaknya dibenturkan dengan peraturan. Menurutnya, di aturan sudah jelas disebutkan jika selama 14 hari tidak mengajukan ke pengadilan, maka warga dianggap menerima.

Baca Juga  Operasi Patuh Semeru Berakhir, Angka Pelanggaran dan Laka Lantas di Trenggalek Menurun

“Sedangkan waktunya tinggal dua hari saja, terakhir besok tanggal 10 September 2020,” jelasnya.

Oleh sebab itu lanjut Nawan, kedatangannya ke BPN ini untuk menyampaikan aspirasi. Harapannya, ganti rugi bidang tanah sesuai harapan dan tidak perlu melalui jalur pengadilan, cukup jalur musyawarah saja.

“Permintaan kami ada perubahan harga. Sejauh ini memang sudah 8 kali pertemuan dengan BPN dan panitia. Tapi tidak ada perubahan, hanya penjelasan dan tidak ada penyelesaian. Dan penyelesaiannya agar kami mengajukan gugatan ke pengadilan,” terangnya.

Dijelaskan Nawan, untuk harga ganti rugi bidang tanah terendah Rp 175 ribu per-meter. Harga tersebut sangat tidak layak, apabila digunakan untuk membeli ditempat lain.

“Tuntutan kami harga ganti rugi tanah dirubah tanpa harus ke pengadilan. Tapi disini tidak ada penyelesaian. Jadi besuk atau lusa kami tetap mengajukan gugatan,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala ATR/BPN kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek Kusworo Sjamsi mengatakan, para warga yang melakukan aksi damai tersebut dari awal keberatan dengan nilai tanah ganti rugi.

Baca Juga  Pengedar SS Jaringan Antar Kabupaten, Asal Kediri Diringkus Polres Trenggalek

Namun dalam prosesnya, semua sudah masuk dan telah melalui proses penilaian appraisal, bahkan itu juga sudah disampaikan ke masyarakat.

“Memang saat ini merupakan kesempatan masyarakat untuk mengajukan keberatan,” ungkapnya.

Aksi damai masyarakat tadi, lanjut Kusworo, intinya meminta agar membatalkan nilai hasil appraisal dan meminta untuk melakukan penilaian ulang serta membatalkan proses yang telah dilakukan.

Namun menurutnya, semua tuntutan tidak mungkin dilakukan karena proses sudah bersama-sama masyarakat dan berita acara juga ada. Dimana appraisal menyatakan tidak mungkin melakukan perubahan penilaian.

“Jadi tuntutan mereka bisa diselesaikan hanya di pengadilan negeri,” tuturnya.

Lebih lanjut Kusworo menjelaskan, ini merupakan program strategis nasional jadi benar-benar dipantau. Apalagi dalam proses pengadaan tanah semua telah diatur dan sesuai dengan undang-undang nomor dua tahun 2012 hingga tentang peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan terkait pendataan material yang tidak sesuai, itu semua merupakan hasil pendataan dari petugas yang ada dilapangan. Bahkan pendataan bangunan, juga dibantu oleh Dinas PUPR.

“Jadi kalau ada pendataan yang tertinggal atau belum masuk dalam hitungan, masuk atau tidaknya akan dibicarakan kembali. Sedangkan terkait nilai harga, kami tidak bisa menjelaskan, karena itu merupakan bagian dari appraisal,” pungkasnya. (pb/yp)

News Feed