oleh

Kejari Terima Pelimpahan Tahap Dua, Kasus Dugaan Korupsi BKKPD

Lamongan, (afederasi.com ) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan telah menerima berkas pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BKKPD) tahun 2019, Kamis (24/9/2020) siang.

Selain penyerahan berkas dan barang bukti, pelimpahan tahap dua ini juga menyertakan tersangka SP, yakni mantan Kepala Desa Dibee Kecamatan Kalitengah.

Tak seperti biasanya, pelimpahan tahap dua ini dilakukan secara virtual atau video conference (Vidcon) melalui sarana aplikasi Zoom. Dimana tersangka dan penasihat hukumnya berada di Rutan Polres Lamongan, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berada di Kantor Kejari Lamongan.

Kasi Pidsus Kejari Lamongan M Subhan mengatakan, pelimpahan berkas perkara tahap dua dan penyerahan tersangka dugaan penyelewengan  BKKPD tahun 2019 ini dilakukan secara virtual sebagai dari penerapan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah.

“Perkara atas nama SP atau mantan kades Dibee yang disangkakan melanggar Pasal 2,3, atau pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) UU tipikor,” kata Subhan kepada afederasi.com.

Dia menjelaskan, SP disangka telah menyalahgunakan dana BKKPD tahun 2019 senilai Rp 120 juta.

Baca Juga  Pemuda Rencangkencono Bacok Bapak Kandung

“Dalam kegiatan tahap dua ini, barang bukti yang berhasil disita berupa uang sebesar Rp 120 juta dan sejumlah dokumen penting lainnya,” ungkapnya.

Subhan menambahkan, kedepan apabila perkara ini selesai disidangkan maka barang bukti berupa uang tersebut akan kembali dikembalikan kepada kas negara, dalam hal ini adalah Pemkab Lamongan. (ra/yp)

News Feed