oleh

Izin Tower Dinilai Sarat Rekayasa, Warga Geruduk Kantor Perijinan

Blitar, (afederasi.com)  – Puluhan warga Kelurahan Kepanjenkidul menggeruduk kantor Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat, Jum’at (20/11/2020). Mereka memprotes izin tower seluler yang dinilai penuh rekayasa.

Dalam tuntutannya, warga mendesak agar instansi plat merah tersebut mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pendirian tower seluler di lingkungan mereka.

“Tuntutan kita jelas, menuntut IMB dicabut karena ini tidak sesuai fakta,” ujar koordinator aksi Joko Prasetya.

Joko mencontohkan, seperti halnya pada denah terdapat lahan kosong namun diberi simbol pemukiman atau perumahan. Kemudian adanya identitas berupa KTP yang diajukan untuk IMB ini yang diduga tidak valid karena KTP warga di luar lingkungan sekitar digunakan mengajukan izin.

“Usai aksi kami sempat melakukan mediasi di kantor PTSPn namun tidak membuahkan hasil,” imbuhnya.

Joko menjelaskan, dari hasil pertemuan itu petugas verifikasi tidak bisa mempertanggung jawabkan hasil kerjanya. Mereka punya dokumen dan harus turun ke lapangan. Nah, ketika turun ke lapangan dan ada dokumen yang tak sesuai dengan kondisi di lapangan harusnya dikoreksi tapi ternyata diam saja.

Baca Juga  Rijanto-Marhaenis (Rido) Diusung Enam Partai Rebut Kembali Kursi Pendopo

“Artinya ketika mereka diam dan tetap bisa menerbitkan IMB saya menilai petugas verifikator tidak profesional dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Suharyono mengaku sudah menjawab semua pertanyaan dari warga. Namun saat warga tidak puas dengan jawaban dari PTSP.

“Dialog tadi akhirnya deadlock. Namun kami tidak bisa serta merta mencabut IMB. Kecuali, ada putusan pengadilan karena ada tuntutan dari masyarakat ya kami cabut. Kalau dicabut sekarang, kami salah dan bisa dituntut balik pengusaha,” kata Suharyono.

Dalam pelayanan perizinan lanjut Suharyono, PTSP sifatnya pasif. Dalam artian PTSP menerima permohonan dari pihak manapun yang mengajukan izin.

Pengajuan izin harus sesuai dengan SOP dan memenuhi syarat administrasi. Jika syarat administrasi sudah terpenuhi, baru dilakukan verifikasi.

“Verifikasi lapangan bukan suatu kewajiban karena barang belum terbangun. Kecuali pembangunan pabrik. Ini belum dibangun, tapi lokasinya sudah ditentukan,” terangnya.

Untuk diketahui, penolakan pembangunan tower seluler di Jalan Melati Gang 2 Kelurahan Kepanjenkidul oleh warga sudah berlangsung sejak November 2019.

Baca Juga  Disperindag Blitar Terima Piagam Penghargaan Kemenkumham Kanwil Jatim

Ketika itu, Satpol PP sudah menyegel lokasi pembangunan tower seluler karena izin pembangunannya belum keluar.

Sekarang, izin pembangunan sudah keluar dan Satpol PP atas rekomendasi dari perizinan sudah melepas segel di lokasi. Hal itu kembali memicu gejolak di warga. (dik)

News Feed