oleh

GETOL Jatim Gandeng LBH Surabaya Tolak Omnibus Law

Surabaya, (afederasi.com) – Pengesahan Omnibus Law yang dilakukan oleh DPR-RI dengan Pemerintah hingga saat ini masih digencarkan perlawanannya oleh Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur.

Kali ini GETOL tidak sendirian, tetapi menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya untuk menghentikan pengesahan Omnibus Law ini, terutama RUU Cipta Kerja (Ciker) yang dinilai banyak merugikan rakyat.

“RUU Ciker ini banyak merugikan rakyat, salah satunya kluster tenaga kerja yang menyalahi revisi UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, dimana buruh semakin dilemahkan posisinya, baik dalam upah, suara maupun hak-haknya,” ungkap Habibus Solihin, Juru Bicara GETOL Jatim saat melaksanakan konsolidasi bersama LBH Surabaya, Jumat (2/10/2020).

Habibus mengatakan, posisi kluster ini menempatkan pengusaha di atas buruh. Sehingga tak ada prinsip egaliter atau dalam bahasa lainnya setara. Menurutnya, hal ini terbukti dengan penentuan upah yang bukan lagi bersandar pada KHL, tetapi inflasi dan ditentukan oleh pusat.

“Secara tidak langsung, ini menggambarkan bahwa prinsip egaliter di dewan upah diimpotenkan dan peran buruh dikikis habis,” ujarnya.

Baca Juga  Pelajar Terjaring saat Demo Diminta Sujud Dikaki Orang Tua

Selain itu, pada kluster lingkungan ada upaya pelemahan pada UU no 32 PPLH 200. Dimana spirit perlindungan dan pencegahan akan dihilangkan demi investasi. Dirinya juga mengklaim bahwa dalam konteks korupsi, kluster ini akan rawan lantaran pelanggaran akan ditekankan pada aspek administratif level rendah, bukan kombinasi hukuman yang membuat jera, seperti administratif maksimal, pidana dan perdata.

“Tentu dalam penegakan hukum yang masih kacau, penerapan aturan tersebut akan membebaskan perusak lingkungan dari apa yang telah ia rusak,” kata Habibus.

Sementara itu pada Kluster Pertanahan, Habibus menjelaskan pada bagian ini akan menghilangkan peran UU No 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria, yang mana di dalamnya mencakup reforma agraria dan keadilan pada rakyat. Contohnya seperti perluasan definisi pengadaan tanah untuk kepentingan negara yang mana mencakup ruang investasi ekstraktif. Tentu ini akan mengancam hutan rakyat dan tanah produktif rakyat, dan kedepannya akan mengancam kedaulatan pangan.

“Pada intinya secara aturan RUU Ciker akan mengancam demokrasi, khususnya suara rakyat, dimana segala aturan akan dibuat terpusat. Tentunya ini menunjukkan gejala otoriterisme rezim yang difasilitasi Pemerintah Pusat dan DPR RI,” pungkas Habibus.

Baca Juga  Pembangunan Pengolahan Limbah Medis, Komisi III : Setujui dan Perlu Kajian

Pada hari ini juga, GETOL membawakan tuntutan pada pemerintah yakni

1. Membatalkan Rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja

2. Menghentikan tindakan intimidatif dan represif serta kriminalisasi terhadap rakyat

3. Apabila RUU Omnibus Law Ciker tetap dibahas atau disahkan, maka GETOL Jatim akan terus menyuarakan perlawanan secara terus-menerus di masing-masing sektor

4. Jalankan UU Pokok Agraria 1960 dan tegakkan Reforma Agraria Sejati.

News Feed