oleh

Tulungagung Tak Masuk Daftar PPKM Provinsi Jatim, Bupati Maryoto Tetap Menerapkan

Tulungagung, (afederasi.com) – Walaupun Kabupaten Tulungagung tidak masuk dalam daftar pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam pengendalian penyebaran Covid-19, sesuai dengan instruksi mendagri nomor 1 tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung juga menerapkan PPKM yang dimulai pada 11 – 25 Januari 2021 kedepan.

“Kasus terkonfirmasi Covid- 19 tidak hanya terjadi di Tulungagung, namun juga nasional. Dulu Tulungagung diadakan PSBB, sekarang lebih kami tekankan pada PPKM,” ungkap Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, selepas melakukan rapat kooordinasi percepatan penanganan Covid- 19 di Tulungagung pada Senin (11/1/2021).

Menurut Maryoto, keputusan penerapan PPKM ini diambil untuk menekan kasus penyebaran Covid- 19 di Tulungagung. Hal ini berdasarkan dengan instruksi menteri dalam negeri (mendagri) nomor 1 tahun 2021 tentang PPKM dan surat keputusan gubernur jawa timur nomor 7 tahun 2021.

“Dengan harapan dengan penerapan PPKM, dapat menekan pertambahan kasus Covid-19,” harapnya.

Maryoto mejelaskan adapun PPKM yang diberlakukan di Tulungagung ini seperti pembatasan aktivitas, dan pelarangan berkerumun. “Untuk instansi pegawainya harus WFH (work form home) sebanyak 50 persen,”ujarnya.

Baca Juga  Satgas Covid - 19 Kendal Gelar Razia Prokes, Ditengah Penerapan PPKM

Disinggung mengenai operasional jam tempat usaha dan warung kopi (warkop), Maryoto mengatakan jamnya tetap dibatasi maksimal buka hingga pukul 20.00 WIB dalam dua minggu kedepan.

Sedangkan untuk tempat pariwisata masih harus tutup hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“Untuk sekolah juga belum boleh PTM (pembelajaran tatap muka). Harus online dulu,” tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun dari satgas percepatan penanganan Covid-19 di Tulungagung. Untuk jumlah kasus Covid-19 hingga 10 Januari berjumlah 1.623 orang, sedangkan untuk kasus sembuh sebanyak 1.244 orang. Jumlah pasien yang meninggal sebanyak 38 orang.

Sekedar diketahui, Gubernur Jawa Timur saat ini telah memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai pada 11 – 25 Januari, di 11 kota/kabupaten se-Jawa Timur.

Diantaranya Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lamongan, Kabupaten dan Kota Madiun.

Sementara itu, di tempat yang sama salah satu pemilik tempat usaha, Irwan Suprobo mengatakan, dengan adanya penerapan PPKM di Tulungagung dipastikan pendapatannya dalam usaha mengalami penurunan. Sebab, setiap kegiatan masyarakat terutama terkait belanja dipastikan akan berhenti ketika diberlakukannya jam malam hingga pukul 20.00 WIB.

Baca Juga  PSBB Indramayu Diperpanjang Sampai 29 Mei

“Pukul 20.00 WIB itu jam prime time, seharusnya ramai orang berbelanja. Namun kita diharuskan sudah tutup. Ya dipastikan pendapatan pasti turunnya,” terangnya singkat.

Berdasarkan pantauan dari afederasi.com rapat koordinasi yang digelar di Pendopo kongas arum kusumaning bangsa ini turut dihadiri oleh Forkopimda, para pimpinan pengusaha, PHRI, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. (er/dn)

News Feed