oleh

Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Di Lingkup PDAM Ditunda, Ini Sebabnya

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tulungagung, Rahmat Hidayat

Tulungagung, (Afederasi.com) – Rencana Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung untuk menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana operasional PDAM pada akhir bulan Oktober terpaksa harus ditunda. Pasalnya, hingga saat ini hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum keluar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kejari Tulungagung Eko Ahyaksono melalui Kasi Intel Rahmat Hidayat saat menghadiri Musyawarah Kabupaten (Mukab) ke 7 di Liur Café n Resto pada Kamis (31/10/2019) siang.

“Awalnya kami targetkan pada akhir bulan ini (Oktober-red) sudah ada nama yang dijadikan tersangka. Tetapi ternyata masih belum,” kata Kasi Intel Kejari Rahmat Hidayat kepada afederasi.com.

Rahmat sapaan akrab Rahmat Hidayat menjelaskan, diundurnya penetapan siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada tubuh PDAM ini bukan karena ada kendala dalam proses penyelidikan. Namun, karena pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPKP, guna mengetahui kerugian negara.

“Kita mengharap secepatnya, tapi harus menunggu hasil audit keluar,” jelasnya.

Menurut Rahmat, audit dari BPKP tersebut untuk memastikan berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi tersebut. Meski sebelumnya ia memperkirakan kasus ini setidaknya merugikan negara sekitar Rp 500 juta.

Baca Juga  Kejari Panggil Mantan Direktur PDAM, Terkait Dugaan Korupsi Dana Operasional PDAM

“Tetapi kita tidak boleh berandai-andai, hasilnya harus tetap menunggu dari auditor,” imbuhnya.

Disinggung kapan hasil audit tersebut akan keluar, Rahmat mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan waktunya. Sebab hal ini bukan lagi ranahnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Kejari Tulungagung sangat getol untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pada perusahaan plat merah tersebut. Bahkan, pihaknya juga sudah memeriksa puluhan saksi termasuk memeriksa mantan Direktur PDAM Hariyono dan mantan Kasi Gudang Endang Lestari pada Senin (21/10/2019) yang lalu.

Adapun modus yang diendus, yakni mirip dengan kegiatan fiktif. Dimana ada laporan pertanggungjawaban (LPJ), namun diduga kegiatannya tidak ada.

Bahkan, Kejari juga sudah berani menyampaikan pasal yang akan dijeratkan kepada pelaku yakni pasal 2, pasal 3, dan pasal 9 UU Tipikor.

Dimana Pasal 2 dan Pasal 3 terkait kasus dugaan korupsinya, sedangkan pasal 9 tentang dugaan pemalsuan dokumen. (ra/an)

vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed