oleh

Komisi IV DPR RI Awasi Distribusi Pupuk Bersubsidi

Tulungagung, (afederasi.com) – Distribusi pupuk bersubsidi yang menjadi topik panas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR RI, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), karena belum terselesaikan nya masalah pupuk bersubsidi (5/3/2021).

Salah satu Anggota DPR RI asal Jawa Timur, Anggia Ermarini menjelaskan, bicara terkait pupuk, memang permasalahan dari  hulu sampai hilir memang luar biasa.

Terkait tata kelola Pupuk bersubsidi menjadi masalah di desa, belum jelasnya tata kelola terkait distribusi pupuk bersubsidi membuat sebagian petani belum bisa mendapatkannya.

“Tata kelola yang tidak menentu membuat masyarakat belum bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, bahkan dengan syarat harus memiliki lahan seluas dua hektar agar bisa mendapatkannya, sedangkan tanah seluas dua hektar kalau didesa sudah dianggap kaya. serangkan yang dibawah itu belum memenuhi syarat tidak mendapatkan pupuk bersubsidi,”jelasnya.

Itu menjadi doorongan kebijakan komisi IV untuk menyelesaikan masalah pupuk ini.

“Kita sedang mendorong untuk mencari solusi, bahkan sebenarnya presiden sendiri juga sudah membunyikan bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi harus diselesaikan,”jelasnya.

Baca Juga  Pupuk Langka, Komisi II Menuding Pemerintah Tak Serius Selesaikan e-RDKK

Sedangkan masyarakat pasti membutuhkan pupuk bersubsidi tersebut, sedangkan yang mendapatkan pupuk bersubsidi harus memiliki kartu tani, dan dalam pengelolaan kartu tani masih dalam tahap evaluasi, ini salah satu kendala belum tersampaikannya pupuk bersubsidi tersebut.

“Mulai hari ini kita akan mendorong dan mengasawi terkait panja pupuk bersubsidi, ini adalah bukti serius Komisi IV dalam membahas masalah pupuk bersubsidi ini,”pungkasnya. (riz)

News Feed