oleh

Ketua KPK; Tuju Area Rawan Kejahatan Korupsi

Mataram, (afederasi.com) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri meminta kepada gubernur seluruh Indonesia tetap waspada tehadap tuju area yang sering dijadikan kejahatan korupsi.

Hal itu disampaikan kepada seluruh Gubernur se-Indonesia pada, Rabu (24/06/2020) melalui diskusi daring dengan tema “Sinergi dan Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”.

Dijelaskan fokus KPK pada tindak pidana korupsi adalah pencegahan pada sektor bisnis atau dunia usaha, perijinan, pajak, cukai dan area-area tertentu. Sehingga melalui upaya pencegahan diharapkannya tidak akan terjadi kejahatan korupsi, terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh negara.

Disamping itu, Firli menyebut ada 7 area yang rentan terjadinya  kejahatan korupsi. KPK akan terus dilakukan pengawasan dan pengawalan secara ketat, baik oleh masyarakat maupun semua pemangku kepentingan di daerah, termasuk para pemimpin daerah diharapkannya untuk terus mengoptimalkan peran aparat pengawasan di daerah. Sebab pihaknya (KPK), kata Firli tidak ingin kalau sampai terjadi  ada birokrat atau pejabat dan pengusaha/swasta yang ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi.

Baca Juga  Bus KPK Tiba Di Kota Marmer, Ini Isinya

Ketujuh area rawan korupsi yang harus diwaspadai tersebut, diantaranya pengadaan barang jasa, lahan reformasi birokrasi, rotasi dan mutasi jabatan, pemberian izin usaha tambang, mark up proyek, fee proyek, uang ketok palu dalam pengesahan anggaran.

Ia juga menjelaskan 3 pendekatan pemberantasan korupsi yang kini terus dilakukan KPK, yakni pendekatan pendidikan masyarakat, kemudian pendekatan pencegahan sebagai “core busines” KPK, dan penindakan untuk menekan kejahatan korupsi.

Mantan Kapolda NTB itu mengaku yakin dan percaya bahwa para pemimpin di daerah sudah banyak melakukan inovasi dan kreatifitas ditengah pandemi.  Menurutnya bisa menjadi peluang untuk kebangkitan pada bidang ekonomi dan kesehatan.

Namun ia mengingatkan bahwa hal yang paling penting diperhatikan dalam menyusun kebijakan dan penyesuaian atau refocusing program menghadapi pandemi Covid-19, selain harus menyentuh langsung kebutuhan  dasar masyarakat, juga harus fokus pada upaya penyelamatan dan keselamatan jiwa rakyat Indonesia,”tegasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah mengikuti diskusi virtual tersebut dari ruang kerjanya. Dia didampingi Asisten II dan Inspektur Provinsi NTB, serta Kadiskominfotik NTB. (zan/am)

News Feed