oleh

Pemkot Surabaya Terima Puluhan Aduan Dugaan Penyimpangan Bansos ?

Surabaya, (afederasi.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Inspektorat menerima 55 aduan terkait dugaan penyimpangan  Bantuan Sosial (Bansos) warga terdampak Covid-19. Aduan ini diterima dari laman aplikasi JAGA Bansos milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Inspektorat Kota Surabaya Rachmad Basari membenarkan adanya 55 laporan yang diterima pemkot dari laman aplikasi JAGA Bansos milik KPK. Namun dari jumlah itu, 40 laporan diantaranya sudah selesai ditindaklanjuti. Kemudian, 1 kasus lagi masih dalam proses, sedangkan untuk 14 laporan lainnya sudah ditindaklanjuti namun belum ada respon lagi dari pihak pelapor.

“Jadi aplikasi JAGA Bansos ini memang milik KPK. Tujuannya untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyaluran bansos di lapangan. Selanjutnya oleh KPK akan akan disampaikan kepada pemerintah kota/kabupaten atau provinsi untuk ditindaklanjuti,” terangnya.

Basari menjelaskan, nantinya dari laporan yang masuk itu KPK akan melihat mana yang layak untuk ditindaklanjuti dan mana yang tidak layak ditindaklanjuti. Sedangkan laporan yang layak untuk ditindaklanjuti, maka KPK akan mengirim ke masing-masing admin pemerintah, kabupaten dan provinsi se-Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga  Ops Sikat Semeru, Polres Lamongan Amankan 14 Pelaku Kejahatan

“Nah, setelah itu kita langsung tindak lanjuti, kemudian mengirim laporan tindak lanjut hasil pengaduan ke aplikasi itu kembali. Nanti oleh KPK begitu dinyatakan oke, statusnya selesai,” jelasnya.

Basari mengungkapkan, dari 55 laporan itu bukanlah terkait penyimpangan atau hal-hal yang negatif dan melanggar hukum, seperti pengurangan isi atau pengurangan nominal bantuan. Namun, laporan yang diterima itu semuanya terkait belum menerimanya bansos hingga keterlambatan mengambil bantuan.

“Jadi kami pastikan bahwa rata-rata pengaduan yang diterima Pemkot Surabaya bukanlah sebuah penyimpangan, tapi karena mereka belum menerima,” katanya.

Pada prinsipnya kata Basri, sepanjang warga itu memenuhi syarat untuk menerima bantuan, pasti jajaran Pemkot Surabaya akan memproses bantuan tersebut. Apalagi bantuan itu berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD Provinsi dan bantuan dari pemkot sendiri.

“Makanya sampai saat ini Camat dan Lurah terus mencari warga mana saja yang terdampak. Kami juga perlu pastikan bahwa pemkot sangat fast respon jika ada keluhan-keluhan semacam ini. Buktinya, kita sudah menyelesaikan 40 laporan, karena kita langsung tindaklanjuti,” pungkas Basari. (dwd/yp)

News Feed