oleh

25 Ribu Pelaku Usaha Mencoba Keberuntungan untuk Dapatkan Banpres

Tulungagung, (afederasi.com) – Sebanyak 25 ribu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung mencoba keberuntungan untuk mendapatkan bantuan presiden (banpres) produktif dari pemerintah pusat melalui program pemulihan ekonomi nasional, senilai Rp 2,4 juta bagi setiap pelaku usaha.

Sejumlah nama para pelaku usaha itu telah tercatat hingga minggu keempat Agustus di kantor  Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, sebagai lembaga yang dapat mengusulkan calon penerima banpres.

“Hingga akhir Agustus kemarin sudah ada sekitar 25 ribu pelaku UMKM yang mengusulkan untuk mendapatkan banpres,” ungkap Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, Slamet Sunarto, Selasa (1/9/2020).

Sunarto menuturkan untuk jumlah pelaku UMKM yang berada dibawah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebanyak 44.507 pelaku usaha. Namun, yang sudah mengusulkan baru sekitar 25 ribu pelaku usaha.

Sepertinya para pelaku usaha harus segera melengkapi berkas jika ingin mendapatkan bantuan presiden (banpres) produktif dari pemerintah pusat. Menurutnya batas maksimal untuk mengusulkan penerima bantuan hanya sampai pada minggu kedua bulan September. Selain itu juga untuk kuota nasional penerima bantuan hanya sebesar 12 juta pelaku usaha.

“Jika kuota sudah terpenuhi bukan tidak mungkin pemerintah akan menutup pendaftaran sewaktu-waktu,” katanya.

Sunarto melanjutkan, bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ini dikhususkan bagi pelaku UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu ia berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.

Disinggung mengenai syarat pengajuan, Sunarto mengatakan beberapa poin penting yang harus diperhatikan adalah, para pelaku usaha yang akan mengajukan banpres tidak sedang terlibat kredit di suatu perbankan. Selain itu, pelaku usaha memiliki saldo dibawah Rp 2 juta dan memiliki KTP.

Tak kalah penting, Sunarto mengingatkan jika pengajuan penerima banpres ini harus dilakukan oleh pemilik UMKM sendiri, tidak dapat diwakilkan apalagi dilakukan secara kolektif.

“Syarat-syarat ini yang harus diperhatikan oleh calon penerima bantuan, karena nanti akan ada seleksi dari pusat,” paparnya.

Disinggung mengenai mekanisme pencairan dana, Sunarto mengatakan jika pihaknya hanya ditunjuk untuk melakukan penginputan data. Sehingga tidak memiliki kewenangan terkait siapa saja yang layak mendapat bantuan, dan proses pencairan seperti apa sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah pusat.

“Untuk pencairan atau proses validasi itu sudah ranah pusat, kami hanya sebagai penginput data, jika ditutup sewaktu-waktu pun kami hanya bisa mengikuti, termasuk mekanisme pencairan seperti apa itu keputusan pusat,” pungkasnya. (dn)

News Feed