oleh

Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa Geruduk Gedung DPRD

Lamongan, (afederasi.com) – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan kembali didemo ratusan mahasiswa  dan pelajar, Kamis (8/10/2020). Massa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nasional Indonesia (GMNI), dan puluhan pelajar SMK Lamongan melakukan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan pantauan afederasi.com, di lapangan mereka menggelar long march dari Tugu Adipura Lamongan menuju kantor Bupati dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Selain berorasi, di sepanjang jalan mereka juga membentangkan berbagai poster terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

Salah satu kordinator aksi Sa’adah menyebut, selain menolak penuh pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Masa aksi juga mendesak pemerintah mengeluarkan Perpu mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Kami juga menuntut DPRD Lamongan untuk membentuk tim advokasi dalam pengawalan yudisial review di MK ,” tambah Sa’adah

Sa’adah menilai Pemerintah Pusat dan DPRD telah melakukan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversi serta mendapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyakat, baik buruh, petani, nelayan, mahasiswa dan pelajar.

Baca Juga  Risma Dilaporkan, Jubir Eri-Armuji Sebut Independensi KIPP Meragukan

“Dalam hal ini dapat kita lihat bahwasanya pemerintah tidak sedikitpun mempertimbangkan suara rakyat dan bahkan pemerintah tidak menghiraukan nasib rakyat  yang sedang hidup dalam baying- bayang kematian Covid 19,” jelasnya.

Ketika melakukan aksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Lamongan, masa aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di temui langsung Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur. Dia akan mengajak komisi yang membidangi dan ketua komisi untuk menggelar rapat untuk menindaklanjuti dari tuntutan mahasiswa.

“Kita nanti akan mengajak komisi yang membidangi dan Ketua Komisi kita ajak rapat untuk menindaklanjuti dari tuntukan adik-adik mahasiswa. Sebagai wakil rakyat harus mengakomudir tuntuatan adik-adik pendemo” terang Abdul Ghofur.

Seperti diketahui, kemarin Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan juga melakukan aksi penolakan Undang-Udang Cipta Kerja di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan.

Ketua PC PC PMII Lamongan, Muhammad Syamsuddin Abdillah,  PMII Lamongan menilai  pemerintah dan DPR RI tidak pro terhadap kepentingan rakyat kecil khusus kaum buruh karena telah mengesahkan  Undang-Udang Cipta Kerja tersebut.

Baca Juga  Tinjau TMMD Tebluru, Ini yang Disampaikan Mayjen TNI Benny Susianto

“Sebab dalam UU tersebut terdapat beberapa pasal bermasalah dan kontroversi yakni pasal 59 terkait kontrak kerja tanpa batas, pasal 79 hari libur dipangkas serta beberapa pasal lainnya. UU ini  juga akan memperkecil kemungkinan warga negara Indonesia untuk bisa bekerja karena terbentur masalah skill dan hal ini malah membuat peluang WNA bekerja di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, PMII Lamongan juga kecewa karena DPR RI dan pemerintah tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat ditengah pandemik Covid-19 yang masih berlangsung. “Harusnya pemerintah fokus menyelesaikan persoalan-persoalan Covid-19 dan hari ini malah membuat sebuah regulasi yang kami anggap merugikan kaum dan rakyat. Dengan disahkannya UU ini maka akan menguntungkan bagi para investor dan pengusaha,” pungkasnya. (ra/yp)

News Feed