oleh

Tanpa Tandatangan Ketua DPRD, Surat Penyataan Penolakan UU Cipta Kerja Dikirim ke DPR RI

Tulungagung, (afederasi.com) –  Ditunggu hingga dua minggu lebih, Ketua DPRD Tulungagung, Jawa Timur, Marsono tetap tidak bersedia menandatangani surat pernyataan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang digagas oleh Aliansi Mahasiswa Tulungagung (AMT).

Koordinasi AMT, Bagus Prasetiawan mengatakan, sempat diadakan pertemuan antara mahasiswa dengan DPRD setempat. Dalam pertemuan tersebut, secara  kelembagaan menyetujui penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Secara kelembagaan, DPRD Tulungagung telah mengambil sikap untuk memenuhi tuntutan kami,” jelasnya, Kamis (29/10/2020)

Bagus menjelaskan, sikap yang telah ditunjukan DPRD T tersebut merupakan sikap secara kolektif kolegial. Artinya hanya tiga pimpinan DPRD saja yang bersedia tandatangan tuntutan mahasiswa. Mereka adalah Adib Makarim (PKB), Bahrudin (Gerindra) dan Asmungi (Golkar). Sedangkan ketua DPRD, Marsono (PDIP) tak bersedia.

“Katanya Ketua DPRD masih berhalangan, sudah mencoba dihubungi selama dua minggu ini tapi masih belum ada konfirmasi,” tuturnya.

Bagus menambahkan, setelah surat pernyataan sudah ditandatangani langsung dikirim ke DPR RI, (28/10/2020). Lebih lanjut, mahasiswa juga meminta sosialisasi terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI secara langsung.

Baca Juga  Dipersiapkan Pembangunan Daerah, Pemprov Salurkan 100 Beasiswa Mahasiswa

“Melihat kondisi saat ini, perlu diadakannya sosialisasi secara langsung dari DPR RI,” tegasnya.

Sementara itu, Adib Makarim mengatakan, ia telah diberikan mandat oleh Ketua DPRD untuk musyawarah dengan mahasiswa. Dia menegaskan, secara kelembagaan DPRD sepakat untuk menandatangani surat tuntutan mahasiswa secara kolektif kolegial.

“Ini merupakan pernyataan resmi kelembagaan dari DPRD. Jadi pernyataan sikap dari DPRD dan Pemkab ini bisa menjadi pertimbangan untuk mengkaji ulang terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mau bagaimana pun suara dari daerah merupakan bagian dari pembuat kebijakan pusat,” jelasnya.

Adib menambahkan, UU Cipta Kerja hingga saat ini masih belum disahkan, karena belum mendapat tanda tangan dari presiden serta belum tercatat pada lembar negara. Artinya, masih ada waktu bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menajukan judical riview. Ia pun juga berpendapat berdasarkan kajian dari DPRD Tulungagung, bahwasannya memang ada kelemahan dalam Omnibus Law ini.

“Sudah kami kirim aspirasi mahasiswa melalui fax dan email kepada DPR RI dan buktinya akan kami sampaikan kepada koordinator mahasiswa,” tambahnya.

Baca Juga  Bupati Tandatangani Tuntutan Aliansi Mahasiswa

Kedepannya pihaknya akan mengajak mahasiswa bersamaan dengan dewan untuk mengkaji terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Syukur-syukur bisa mengundang perwakilan dari DPR RI agar bisa mencari solusi secara akaddemis dan objektif dari polemik pada Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut.

“Kami akan mengajak mahasiswa melakukan kajian bersama dengan dewan dan semoga bisa mengundang DPR RI,” tuturnya.

Disinggung mengenai kapan kajian bersama yang telah dijanjikan tersebut, Adib mengatakan, akan dikabarkan lewat pesan yang dikirim pada koordinasi Aliansi Mahasiswa Tulungagung.

“Nanti bisa kita kabari lewat w.a,” pungkasnya. (ziz/am)

News Feed