oleh

Tak Bermasker, Ratusan Pengguna Jalan Disanksi Push Up Hingga Penyitaan KTP

Surabaya, (afederasi.com) – Ratusan pengguna jalan yang melintas di ruas jalan Kota Pahlawan Surabaya terpaksa disanksi push up hingga disita Kartu Tanda Penduduknya (KTP). Pasalnya, mereka kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan yakni tidak memakai masker.

“Ada 102 KTP yang disita, dan yang tidak memiliki/membawa KTP kami minta untuk push up, kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto.

Eddy mengatakan, operasi terpadu patuh masker ini adalah implementasi dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan. Khusus hari ini, sedikitnya ada tujuh lokasi operasi yustisi patuh masker.

Di antaranya, di Jalan Merr Gunung Anyar, Bunderan Waru, Jalan Raya Darmo depan Kebun Binatang Surabaya (KBS), Pasar Pabean, Jalan Pahlawan, Terminal Osowilangun, Pasar Pegirikan dan Kecamatan Semampir.

“Dari jumlah yang terazia, sebagian besar pelanggar adalah warga yang bekerja di Kota Pahlawan dan tidak tinggal di Surabaya. Untuk KTP dapat diambil setelah 14 hari,” ujarnya.

Eddy menegaskan, bahwa yustisi seperti ini akan terus dilakukan setiap hari. Ia menilai hal itu penting dilakukan agar masyarakat lebih disiplin lagi terhadap protokol kesehatan, terutama dalam mengenakan masker. Namun, untuk sementara ini masih dilakukan pada pagi hari di jam-jam masuk kerja sampai dengan pukul 09.00 WIB.

Baca Juga  Spesialis Pencuri Baterai Tower Dibekuk, 1 Pelaku Kabur

Tidak hanya itu, pihaknya bersama jajaran Kepolisian dan TNI akan terus gencar melakukan yustisi secara acak di berbagai tempat. Misalnya area publik, warung kopi, mal, pasar, dan tempat berkumpulnya masyarakat.

“Jadi ke depan tidak hanaya pagi saja. Tapi bisa siang, sore, bahkan malam hari,” kata Eddy.

Sembari terus mengimplementasikan itu, Eddy mengaku tengah mempersiapkan perubahan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Surabaya. Saat ini Perwali tersebut masih terus digodok bersama ahli ekonomi dan ahli hukum.

“Tentunya kita akan sesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya. Poin pentingnya yakni, terkait dengan pemberian denda administrasi. Kita Sesuaikan dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Lalu poin kegiatan masyarakat yang lainnya yang harus dilakukan dalam rangka pemutusan Covid-19,” pungkas Eddy. (dwd/yp) 

News Feed