oleh

Sempat Ditutup Pemdes, Tambang Pasir Kembali Beroperasi

Banyuwangi, (afederasi.com) – Tambang pasir berada di Dusun Krajan, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung kembali beroperasi. Sebelumnya Pemerintah Desa (Pemdes) setempat pernah menutup tambang yang beroperasi sekitar 15 hari itu.

“Seakan kebal hukum, peringatan dari Pemdes saja tidak diindahkan,” ujar Malik (40), warga Dusun Krajan, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Rabu (29/7/2020).

Menurut Malik, lokasi tambang pasir tersebut memang masih baru beroperasi. Sejak lokasi tambang yang sebelumnya ditutup oleh Polda Jatim, sejumlah pengusaha tambang beralih tempat yang baru.

“Tempat ini baru beroperasi kurang lebih 15 hari,” cetusnya.

Di lokasi yang baru ini, jelas dia, memang banyak dikeluhkan warga. Lantaran, banyak warga yang tidak diminta izin saat proses awal tambang.

“Hanya beberapa warga sekitar saja yang diajak rembukan dan dipekerjakan di lokasi tersebut,” terangnya.

Sebenarnya, masih kata dia, warga setempat menolak lantaran ditakutkan jika tambang pasir tersebut akan sama dengan lokasi yang lama. Karena lokasi yang baru tersebut juga dekat dengan pemakaman umum warga sekitar.

Baca Juga  Permintaan Tebu Luar Kota, PG Olean Tak Beroperasi, Pemkab Tak Berdaya

“Kami hanya ingin mengamankan pemakaman, karena di lokasi lama saja pemakaman sudah tergerus,” ungkapnya.

Malik menambahkan, pihaknya sudah berusaha melaporkan ke Pemdes setempat. Memang, dari Pemdes sendiri sudah melakukan penutupan. Namun, ternyata itu sifatnya sementara.

“Berhenti dua hari saja, setelah diberi surat dari Pemdes,” jelasnya.

Kades Barurejo, Ahmad Zaenuri mengatakan, pihaknya memang sudah menutup tambang tersebut. Penutupan tersebut juga sudah ada berita acaranya dengan perangkat lainnya.

“Kami sudah koordinasi dengan seluruh perangkat mulai dari BPD dan perangkat desa lainnya, bahkan ada berita acara penutupan lokasi tambang tersebut,” katanya.

Pihaknya sudah mengumpulkan penambang dan juga warga tolak tambang. Namun, ternyata belum ada hasil atau titik terang.

“Kami lingkup desa, tidak ada kekuatan hukum untuk menutupnya. Jadi akan saya laporkan ke Forpimka, sehingga Forpimka yang akan melakukan tindakan,” tegasnya. (ari/am)

News Feed