oleh

Risma Dilaporkan, Jubir Eri-Armuji Sebut Independensi KIPP Meragukan

Surabaya, (afederasi.com) – Juru bicara (Jubir) pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji meragukan independensi Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur.

Hal itu menyusul KIPP yang telah melaporkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya, atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan netralitas pada Pilkada 2020.

“Kami melihat bahwa KIPP dibawah kepemimpinan Mas Novly (Ketua KIPP Jatim-red), ini tidak independen lagi,” ungkap juru bicara Eri-Armuji, Ahmad Hidayat saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2020)

KIPP melaporkan Risma lantaran kemunculan figurnya dalam baliho, reklame dan alat peraga kampanye (APK) milik paslon Eri-Armuji. Hal itu dinilai sebagai sikap yang tak netral.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad mengatakan tak ada yang salah dengan kemunculan figur Risma dalam materi APK tersebut. Menurutnya, berdasarkan aturan, Risma sah-sah saja muncul dalam materi APK, pasalnya walikota perempuan pertama di Surabaya itu kini menempati posisi Ketua DPP PDIP.

“Kita kan mendaftarkan bahan APK sudah melalui prosedur. Kan tidak ada salahnya Bu Risma sebagai ketua DPP PDIP perjuangan, pak Eri-Armuji diusung oleh PDIP kan tidak salah,” ujarnya.

Baca Juga  Tak Terima Dituntut 9 Tahun Penjara, PH Ajukan Uji Materiil

Kemudian soal tuduhan KIPP lainya, Ahmad menilai hal itu tak berdasar. Dalam laporannya KIPP menuding Risma telah menyalahgunakan wewenang sebagai walikota. Mereka juga menyebut Risma memanfaatkan aset pemerintah Kota Surabaya, untuk kegiatan partai politik pada September lalu.

Ahmad memberikan pernyataan bahwa apabila kegiatan politik di Taman Harmoni itu dilakukan sebelum masa kampanye, bahkan jauh hari sebelum para bakal paslon ditetapkan, maka hal itu bukanlah pelanggaran.

“Tidak ada penyalahgunaan wewenang, tapi tuduhan yang dilayangkan KIPP itu tidak berdasar dan politis, kami sangat menyayangkan,” kata Ahmad.

Ia juga kembali mempertanyakan mengapa KIPP hanya menyoroti kubunya saja. Sementara ada dugaan pelanggaran yang lebih krusial dan berbahaya lain, justru dibiarkan begitu saja.

“Kejadian di lapangan, sebagai Komite Independen Pemantau Pemilu banyak kejadian yang justru lebih krusial yang lebih bahaya bagi demokrasi di Surabaya tapi dibiarkan,” tukas Ahmad.

Sebelumnya, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur, melaporkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya, atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan netralitas pada Pilkada 2020.

Baca Juga  Besok Tes SKB, Begini Gambaran Pelaksanaannya

Ketua KIPP Jatim Novli Bernado Thysson, mengatakan Risma dalam kapasitas dan kewenangannya sebagai Walikota Surabaya melakukan perbuatan atau kebijakan yang mengarah pada keberpihakan ke pasangan calon nomor urut 1, Eri Cahyadi-Armuji. (dwd/yp)

News Feed