oleh

Rawan Korupsi, DPRD Nganjuk Soroti Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Nganjuk, (afederasi.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nganjuk menyoroti penggunaan anggaran penanganan perawatan Covid-19 di Kabupaten Nganjuk yang diindikasikan adanya potensi korupsi. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi I DPRD Nganjuk, Suprapto, S.Pd, SH.

Suprapto mencontohkan seperti halnya perawatan pasien dengan penyakit bawaan. Namun, kenyataan dilapangan, mereka malah, dimasukan sebagai suspect Covid 19 dan menjadi pasien positif Covid 19 dengan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan untuk biaya perawatannya tetap dianggarkan seperti perawatan di Rumah Sakit (RS).

Seperti, beberapa kasus yang terjadi di wilayah Kecamatan Nganjuk, setidaknya ada tiga warga yang berada di Kelurahan Ploso, Kelurahan Kartoharjo dan Kelurahan Begadung yang melakukan isolasi mandiri setelah hasil tes swab menunjukkan positif Covid-19. Sedangkan bantuan dari pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 tidak pernah ada.

“Ini harus ada evaluasi terhadap alokasi dana satgas penanganan covid 19. Jangan sampai dana yang seharusnya untuk penanganan pandemi justru menguap tidak jelas,” ujar Suprapto.

Masih sebagaimana yang dikatakan Suprapto, refocusing anggaran Covid-19, setidaknya ada 4 item, yang berpotensi besar dikorupsi. Pertama adalah dana bansos, dan jika nanti diketahui ada yang bermain-main dengan dana bansos diancam pidana mati.

Baca Juga  Terserempet KA Argo Anggrek, Pelajar SMP Alami Luka-luka

Kedua potensi korupsi pada proses refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBD. Titik rawannya terletak pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran.

Ketiga adalah pengadaan barang/jasa, mulai dari kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan.

Keempat, potensi korupsi filantropi/sumbangan pihak ketiga. Kerawanan pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan.

“KPK telah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan SE No.8 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 terkait pencegahan korupsi dan surat panduan KPK Nomor B/1939/GAH.00/0 1-10/04/2020 tentang Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat. Ditujukan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/lembaga/pemda,” kata Suprapto.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyebutkan, dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 besaran biaya perawatan pasien Covid-19. Di dalam surat tersebut, ada aturan serta besaran biaya perawatan pasien Covid-19.

Biaya ini mencakup pasien yang dirawat di rumah sakit dan juga rawat jalan yang mencapai ratusan juta rupiah untuk satu pasien Covid 19.

Baca Juga  Empat Terdakwa Kasus Aplikasi Memiles Divonis Bebas

“Jadi jangan main-main dengan biaya perawatan pasien Covid 19, jangan ada pihak yang berusaha mencari untung untuk pribadi,” ujar Suprapto.

Ditempat terpisah, Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Nganjuk, menanggapi hal tersebut, pihaknya telah melakukan langkah koordinasi dengan perangkat gugus untuk menangani semua pasien Covid sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa pengawasan anggaran penanganan Covid 19 telah dilakukan pengawasan dan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan maupun Kepolisian.

Khusus untuk seluruh pasien positif Covid 19 yang saat ini melakukan isolasi mandiri, telah diintruksikan untuk dilakukan penjemputan dan dirawat di rumah sakit rujukan atau gedung Mpu Sindok yang menjadi lokasi isolasi bagi pasien Covid 19 yang masuk dalam kategori orang tanpa gejala (OTG). Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya cluster keluarga dalam penyebaran Covid 19.

“Saya sudah berkoordinasi dengan petugas gugus untuk melakukan langkah cepat melakukan perawatan kepada pasien Covid 19 yang saat ini melakukan isolasi mandiri,” terang Marhaen Djumadi, (14/10/2020). (ind/dn)

News Feed