oleh

Polemik Bendungan Bagong, Komisi I Sarankan Warga Tempuh Jalur Hukum

Trenggalek, (afederasi.com) – Harapan warga Desa Sumurup dan Desa Sengon Kecamatan Bendungan yang mengadu ke DPRD Trenggalek terkait pembangunan bendungan Bagong sepertinya bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, Komisi I DPRD yang membidangi hukum dan pemerintahan menyarankan agar warga menempuh jalur hukum atau pengadilan.

 “Jika masyarakat dirugikan, solusinya ya mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri,” kata Ketua Komisi I DPRD Trenggalek M Husni Tahir Hamid seusai menggelar hearing dengan perwakilan warga yang terdampak pembangunan bendungan Bagong, Rabu (9/9/2020).

Husni menjelaskan,  sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 sudah jelas tertulis, jika suatu proyek merupakan proyek nasional, berarti yang menangani ganti untung juga pemerintah pusat.

“Jadi yang berwenang atau bertanggung jawab terkait ganti untung itu pemerintah pusat. Sedangkan keterlibatan Pemerintah Kabupaten hanya sebagai fasilitator,” ungkapnya.

Sebagai wakil rakyat lanjut Husni, justru mendukung langkah masyarakat untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Menurutnya entah disetujui atau tidak, nilai harga ganti untung itu harus tetap diperjuangkan.

“Sebagai perbandingan misalnya di bendungan Nglinggis Tugu. Jika bendungan Tugu dihargai 10, namun bendungan Bagong hanya dihargai 5,” terangnya.

Baca Juga  Satu Bapaslon Positif Covid-19, Tes Kesehatan Ditunda

Padahal tambah Husni, yang menentukan taksiran nilai properti (appraisal) adalah satu badan yang sama yakni Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.

“Berkaitan permasalahan ini, yang jelas kami akan coba bernegoisasi sesuai koridor kami,” tukasnya.

Sementara itu Kepala Desa Sengon Dwi Yulianto mengatakan, terkait permasalahan tersebut pihaknya sengaja meminta pendampingan di DPRD selaku wakil rakyat. Baik pendampingan identifikasi di lapangan, maupun di pengadilan.

“Pengajuan keberatan atas selisih nilai appraisal yang telah di umumkan ini rencana besok kita akan ke Pengadilan Negeri. Karena ada 57 warga yang lahannya dinilai tidak sesuai dengan harga pasaran,” ucapnya

Ditambahkan Dwi, jika pengajuan keberatan tersebut di Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek ditolak, maka pihaknya bakal menerima dengan lapang dada. Kendati demikian pihaknya akan terus berupaya memperjuangkan hak untuk warganya.

“Jika kita menang di Pengadilan ya Alhamdulillah, berarti KJPP atau harga appraisalnya bisa dikaji ulang atau diganti. Namun jika kalah ya harus diterima,” pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan warga Desa Sumurup dan Desa Sengon mendatangi kantor Pertanahan ATR/BPN Trenggalek pada Selasa (8/9/2020). Mereka menggelar aksi damai karena wilayahnya terdampak pembangunan mega proyek Bendungan Bagong.

Baca Juga  Istri Kadindik Pemprov Jatim Gantikan Bacawabup Jalur Independen TMS

Warga meminta tim apprasial (tim penilai) agar dibatalkan dan diganti, serta diadakan penilaian ulang oleh tim apprasial baru yang selalu berpedoman pada perundang-undangan.

Setidaknya ada sekitar 57 bidang tanah yang terdampak pada pengumuman pertama. Adapun persoalannya karena harga tukar guling tanah yang dinilai sangat minim. Jika dibelikan atau bikin rumah baru masih kurang. (pb/yp)

News Feed