oleh

Permintaan Tebu Luar Kota, PG Olean Tak Beroperasi, Pemkab Tak Berdaya

Situbondo, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo mengaku tidak berdaya, menyikapi banyaknya tebu yang dijual ke luar kota oleh para petani. Sehingga harus berimbas kepada sejumlah pabrik gula di Situbondo terganggu saat musim giling. Bahkan satu diantaranya yaitu PG Olean terpaksa tidak giling hingga saat ini.

Belakangan berkembang isu, jika pengiriman tebu ke luar kota juga ada campur tangan ‘mafia tebu’ yang selama ini sengaja ingin memerangi Pabrik Gula yang ada di Situbondo. Informasi yang dihimpun, setiap harinya transaksi pembelian tebu ini mencapai Rp 7 miliar, dengan melibatkan sedikitnya 200 hingga 400 truk tebu yang mengirim ke luar kota dalam setiap harinya.

Disebut-sebut, adanya keterlibatan mafia tebu ini sangat mengganggu. Bahkan satu perusahan gula di Situbondo tidak bisa beroperasi, karena tidak kebagian tebu, dan imbasnya ada 500 karyawan Dalam Musim Giling (DMG) harus kehilangan pekerjaan.

Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, mengaku sudah pernah memberikan ruang komunikasi, antara Pemkab, petani tebu, dan pihak PG pada Mei 2020. Dalam pertemuan itu memang dibahas antisipasi adanya tebu yang dikirim ke luar kota. Namun, pertemuan itu kemudian tidak ada tindak lanjut oleh kedua pihak.

Baca Juga  Pasien Positif Covid-19 bertambah 14 orang, Sebagian besar Karyawan Pabrik Rokok

Kala itu Pemkab hanya diminta untuk ikut mendukung, bagaimana tebu Situbondo tidak lagi dikirim ke kuar kota.

“Pertemuan petani dan PG pada bulan puasa meminta Pemkab, untuk membantu bagaimana tebu tidak dikirim keluar, kami hanya memiliki cara dengan menjawab permintaan PG dari Sidoarjo dan Malang melalui surat, yang intinya menolak permintaan kedua PG tersebut,” beber Dadang.

Surat penolakan itulah, sambung Dadang, yang hanya bisa dilakukan Pemkab. Disinggung upaya untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK), kaitannya dengan larangan mengirim tebu ke kuar kota, Dadang justru beralibi, jika tidak memiliki dasar hukum jika harus mengeluarkan SK larangan penjualan tebu ke luar kota.

“Membuat SKnya bagaimana, yang bisa dilakukan Pemkab, ya menolak permintaan PG luar yang minta tebu ke Situbondo, dan itu sudah dilakukan pemerintah, sebenarnya tidak hanya kami, Polres dan Kodim juga ikut mendukung agar pengiriman tebu ke luar kota bisa dikendalikan,” terang Dadang lagi.

Berkaitan dengan kebijakan pengiriman tebu ke luar kota, beber Dadang lagi, sebenarnya ada pada petani, karena jika harga tebu tidak menguntungkan maka sangat tidak mungkin petani akan menjual tebunya ke PG di luar kota.

Baca Juga  Belasan Pasien dinyatakan Sembuh dari Covid-19, Hingga kini Angka Kesembuhan Capai 56 Persen

“Ketika ada permintaan tebu dari luar kota, kenapa bisa diterima petani di Situbondo, kan menjadi aneh bila transaksi dengan luar itu tidak menguntungkan. Sementara kami jujur petani ini diuntungkan atau tidak ini juga membingungkan,” tutup Dadang.

Sebelumnya diberitakan, sedikitnya ada 500 karyawan DMG PG Olean yang menggelar aksi protes, lantaran pabrik tempat mereka bekerja tidak kunjung giling, belajangan diketahui ternyata minimnya stok tebu menyebabkan perusahaan plat merah itu tidak beroperasi. Jika dipaksa beroperasi, pihak perusahaan mengaku akan rugi hari hingga Rp 19 miliar. (ari/am)

News Feed