oleh

Peringati Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua, AMP dan FRI-WP Datangi Gedung Negara Grahadi

Surabaya, (afederasi.com) – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) kembali menggelar aksi unjuk rasa (unras) untuk memperingati proses deklarasi kemerdekaan Papua.

Aksi ini dimulai pukul 10.00 WIB di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Jubir aksi Rubi Wonda mengatakan, pihaknya sengaja menggelar unras pada 1 Desember karena bertepatan dengan hari kemerdekaan bangsa Papua.

“Bangsa Papua Barat telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 1961. Namun Pemerintah Republik Indonesia tidak mengakuinya,” ungkap Rubi saat wawancara di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (1/12/2020).

Rubi mengungkapkan, atas penolakan tersebut maka bangsa Papua Barat ingin menyampaikan bahwa tanah Papua diklaim sebagai bagian dari Indonesia melalui operasi militer.

“Dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa rezim Soekarno datang untuk melakukan operasi militer diseluruh Papua. Rezim itu mengklaim bahwa tanah Papua harus menjadi bagian dari Indonesia. Atas dorongan imperialisme atau investasi kepentingan dan relasi PT Freeport yang kemudian mengklaim bahwa tanah Papua itu bagian dari indonesia,” ujarnya.

Baca Juga  IT Telkom Kenalkan Masker Khusus Olahraga

Karena itu, Rubi mempermasalahkan Neo Agreement antara Indonesia, Belanda dan Amerika. Perjanjian tersebut membahas hak, masa depan dan Sumber Daya Alam Papua namun tidak pernah melibatkan mereka.

“Pemerintah tidak pernah melibatkan rakyat Papua sampai hari ini. Maka kami selalu menuntut untuk pengakuan. Negara Republik Indonesia harus mengakui rakyat Papua sudah merdeka sejak 1 Desember 1961,” kata Rubi.

Unjuk rasa ini sendiri diikuti oleh ratusan orang yang mengenakan pakaian khas Papua. Mereka juga membawa berbagai atribut, seperti bendera Papua Barat dan pernak pernik serta menuntut Indonesia mengakui kemerdekaan Papua Barat.

Tidak hanya menuntut kemerdekaan, mereka juga menuntut Pemerintah untuk tidak menggunakan arogansinya ketika berhubungan dengan rakyat Papua.

“Kami ditindas, ditekan dan mendapatkan perlakuan represif. Kami menolak otonomi khusus!” teriak salah satu orator.

Dalam demonstrasi yang digelar hari ini, AMP dan FRI-WP memiliki beberapa tuntutan. Pertama adalah memberikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.

“Kemudian menolak otonomi khusus jilid 2, membuka akses jurnalis, menarik militer organik dan non organik, menghentikan diskriminasi serta intimidasi terhadap mahasiswa West Papua,” paparnya.

Baca Juga  Kisah Karjono, Tunanetra yang Berjuang Menghidupi Istri dan Lima Anak

Selain itu mereka juga meminta pembebasan tahanan politik West Papua tanpa syarat, menolak daerah otonomi baru di West Papua, menutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh, menolak pengembangan Blok Wabu, mengusut tuntas pelaku penembakan pendeta Jeremiah Zanambani, menangkap, mengadili dan memenjarakan jenderal pelanggar JHAM

“Hentikan rasialisme  dan politik rasial yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dan TNI Polri, mencabut DO 4 mahasiswa UNKHAIR Ternate, dan terakhir, mencabut Ómnibus Law,” pungkas Rubi. (dwd/yp)

News Feed