oleh

Penentuan Jarak Acir Perhutani Banyuwangi Selatan dengan LMDH KTH Sumbermakmur Alot

Banyuwangi, (afederasi.com) –  Keluhan menolak jarak acir 6×3 lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), kelompok tani hutan (KTH) Sumbermakmur Sejahtera, Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, direspon langsung oleh pihak Perhutani Banyuwangi Selatan.

Puluhan warga LMDH KTH Sumbermakmur Sejahtera, menggelar mediasi bersama Adm Perhutani Banyuwangi Selatan di kantor Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung.

Mediasi tersebut, dihadiri langsung oleh Adm Perhutani Banyuwangi selatan, Nur Budi Susatyo dan Kades Buluagung, Ipong Darmawan, Ketua LMDH KTH Sumbermakmur Sejahtera, Sugiyanto. Meminta pihak perhutani untuk mempertimbangkan jarak acir atau tanam sesuai dengan naskah kesepakatan kerjasama (NKK) yang ada. Namun, Adm Perhutani Banyuwangi selatan mempertimbangkan jarak acir akan dibuat 6×3 meter yang biasanya dibuat 6×2 meter.

Dengan pertimbangan Adm Perhutani Banyuwangi selatan itu, puluhan anggota LMDH KTH Sumbermakmur langsung berunding. Sehingga, menghasilkan kesepakatan jarak tanam yang sebelumnya 7×7 meter menjadi 6×3 meter. Tetapi, ternyata kesepakatan itu tetap di tolak oleh pihak perhutani.

Sehingga, dalam mediasi tersebut tidak menemukan titik temu antara pihak perhutani Bws dengan anggota LMDH KTH Sumbermakmur Sejahtera.

Baca Juga  Kejari Eksekusi Uang Pengganti Dugaan Korupsi Rp 1,2 Miliar

“Kita sudah cukup memberikan pertimbangan, sampai akhirnya menemukan kesepakatan 6×2 meter tersebut,” ujar Sugiyanto. (20/9/2020)

Menurut Sugiyanto, dengan jarak yang ditentukan oleh Perhutani Banyuwangi selatan 6×2 meter itu tetap tidak mensejahterakan para petani. Karena sudah ada bukti di lapangan, jika jarak 6×2 meter itu dalam jangka waktu 3-4 tahun sudah rimbun.

“Kalau sudah rimbun, para petani yang susah. Mereka sudah tidak bisa menanam kembali,” katanya.

Dalam hal ini, jelas dia, perhutani sosial. Bukan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Sehingga, untuk menentukan jarak tanam harus berembuk terlebih dahulu.

“Kami sudah sepakati 6×3 meter, namun Adm Perhutani Bws bersikukuh 6×2 meter,” terangnya.

Maka dari itu, masih kata dia, pihaknya akan berkirim surat kepada Direktorat Jendral (Dirjen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hingga, menunggu keputusan dari Dirjen LHK seperti apa nantinya.

“Lahan petak 25A area pangkuan hutan, Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung tersebut, bukan milik perhutani, ini tanahnya negara,” ungkapnya.

Sugiyanto berharap pihak Perhutani Bws bisa kembali mempertimbangkan permintaan para petani. Karena dengan jarak 6×3 meter ini jika ada penjarangan atau pengurangan tanaman untuk memberikan ruang tanam lainnya, akan menjadi 6×6 meter.

Baca Juga  33 Kelurahan di Kota Pahlawan Nol Kasus Covid-19

“Kami sudah meminta tidak berlebihan, hanya 6×3 meter saja, kami berharap bisa disetujui,” jelasnya.

Sementara itu, Adm Perhutani Banyuwangi selatan, Nur Budi Susatyo mengaku jika dirinya sebenarnya tidak bersikukuh. Karena sudah dalam perencanaan sejak tahun 2019 lalu.

“Kami tidak kaku-kaku, mangkanya kami hanya usulkan 6×3 meter dan itu juga masih harus kami usulkan ke kadivre (kepala divisi regional) Jawa Timur,” katanya.

Nur Budi mengatakan, sebenarnya di NKK tersebut tidak pernah mengatur jarak tanam. Hanya saja, pihak pertama yaitu Perhutani berhak mendapatkan jaminan pengelolaan tanaman kehutanan dan lainnya.

“Makannya seluruh anggota LMDH KTH Sumbermakmur itu, saya khawatirkan mereka tidak mengerti dan membaca isi NKK,” dalihnya.

Nur Budi menambahkan, mediasi ini memang belum mendapatkan kesepakatan. Sehingga, masih menunggu sepekan lagi untuk dilakukan mediasi kembali.

“Seminggu lagi dilakukan mediasi kembali, semoga sudah ada titik temu dan disepakati bersama,” pungkasnya. (ron)

News Feed