oleh

Pansus I DPRD Revisi Dokumen RTRW, Berikut Temuannya

Trenggalek, (afederasi.com) – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Trenggalek kembali merevisi dokumen Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2020 sampai 2039, Selasa (13/10/2020).

Dalam pembahasan itu, DPRD mengudang beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Diantaranya Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas PKPLH, Dinas Perhubungan dan Dinas Perhutani.

Ketua Pansus I DPRD Trenggalek Sukarodin mengatakan, revisi dokumen RTRW  bertujuan untuk menyesuaikan kondisi dilapangan guna menghadapi perkembangan kawasan kedepan.

Disampaikannya, selepas pihaknya melakukan kunjungan ke lapangan, telah menemukan beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjut dan dimasukkan ke dalam dokumen RTRW yang baru.

“Temuan itu seperti adanya budidaya tambak udang yang menyalahi aturan dokumen lain selain dokumen yang dibahas dalam RTRW,” ungkapnya.

Sukarodin juga menjelaskan, temuan lain seperti tentang perbatasan tenurial, yakni kawasan perbatasan antara tanah penduduk yang masuk perhutani.

Bahkan menurutnya, ada beberapa usaha yang telah masuk di kawasan RTRW, dimana yang usaha tersebut ternyata dalam dokumen RTRW lama tidak diperbolehkan. Namun setelah di cek dalam peta RTRW baru telah diperbolehkan.

Baca Juga  Yes-Bro Komitmen Jadikan Makam Jaka Tingkir Ikon Wisata Budaya

“Jika dirinci ada beberapa hal permasalahan yang harus segera diselesaikan, agar masuk dalam dokumen RTRW yang baru ini,” jelasnya.

Lebih lanjut Sukarodin menjelaskan, terkait tanah karst yang ada menurutnya juga harus diselesaikan. Mengingat jika dengan ketentuan pada saat tanah perhutani masuk dalam tanah penduduk, maka notabene tanah milik Trenggalek.

Perlu diketahui masih kata Sukarodin, ada dua tanah milik Trenggalek yakni satu milik pemerintah satu lagi milik penduduk, sedangkan lainnya merupakan milik perhutani.

Jika memang ada penambahan lahan milik perhutani maka akan dicek dengan duduk bersama. Tentunya dengan melihat melalui peta RTRW lama dan yang baru.

“Nanti akan dicek di forum pembahasan terakhir. Namun yang paling penting adalah tanah milik rakyat clear dan tidak kemana-mana atau bermasalah,” pungkasnya. (pb/yp)

News Feed