oleh

Pansus DPRD Jateng Studi Banding Perda P4GN

Trenggalek, (afederasi.com) – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) melaksanakan studi banding ke DPRD Trenggalek pada Senin (28/9/2020).

Studi ini untuk melihat sejauh mana implementasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2017 tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Kota Keripik Tempe tersebut.

Dalam pertemuan itu, tampak hadir pula Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Trenggalek yang turut berbagi informasi.

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Husni Tahir Hamid mengatakan, studi banding Pansus DPR Provinsi Jateng tersebut dalam rangka mencari represi untuk menyempurnakan Perda P4GN yang tengah mereka bahas.

“Mereka memilih melakukan studi di sini karena di Trenggalek sudah menerapkan Perda P4GN No 4 tahun 2017, atau bisa dibilang kita yang pertama di Jatim,” ungkapnya.

Sedangkan pelaksanaan Perda di Trenggalek lanjut Husni, pemerintah daerah telah melakukan penyedia fasilitas, sarana, serta pembiayaan yang dibutuhkan BNNK dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

“Kita hanya bisa memberikan fasilitas, pembiayaan, dan sarana-sarana yang dibutuhkan. Karena penanganan narkoba bukan kewenangan pemerintah daerah. Namun kewenangan pusat dan dilaksanakan BNNK,” terangnya.

Baca Juga  Polemik Bendungan Bagong, Komisi I Sarankan Warga Tempuh Jalur Hukum

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus DPRD Provinsi Jateng Joko Harianto menjelaskan, kedatangannya bersama tim dalam rangka pendalaman perda narkoba. Sebab di Trenggalek sudah memiliki perda terlebih dulu.

“Terkait hal itu, tentu Trenggalek memiliki banyak pengalaman yang perlu diadopsi dan ditiru. Sedangkan yang masih kurang bisa kita tambahkan,” jelasnya.

Joko melanjutkan, dalam studi banding ini pihaknya mendapat banyak hal baru. Seperti berkaitan dengan masalah pelaporan, kearifan lokal, dan edukasi kepada remaja.

“Pengalaman ini nanti akan kita tambahkan dalam Perda yang tengah kami bahas. Jadi pada dasarnya kita ingin tahu sejauh mana penanganan terkait narkoba ini dengan cara-cara apa supaya para pelaku bisa dientaskan menjadi orang yang bebas dari narkoba,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Kepala BNNK Trenggalek David Henry Andar Hutapea menjelaskan, narkoba memang sudah menjadi ancaman nasional. Oleh karena itu pemerintah harus pro aktif untuk memberantasnya.

Menurutnya, permasalahan kasus narkoba di Trenggalek sejauh ini belum terlalu signifikan dan bisa dibilang wilayah yang relatif aman jika dibanding dengan peredaran narkoba di wilayah lain.

Baca Juga  Banggar DPRD Trenggalek Bersama TAPD, Bahas KUA PPAS Perubahan APBD 2020

“Kendati demikian, lagi-lagi kami sampaikan jangan sampai membuat kita lengah akan adanya potensi bagi penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya. (pb/yp)

News Feed