oleh

Ormas KPK-RI Temukan Dugaan Kebocoran Anggaran Proses Lelang

Trenggalek, (afederasi.com) – Organisasi Masyarakat (Ormas) Kesatuan Pengawas Korupsi Repulik Indonesia (KPK-RI) menemukan dugaan kebocoran anggaran proses lelang di sejumlah instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Trenggalek.

Hal tersebut diungkapkan anggota Divisi Investigasi DPP KPK-RI Ibnu Haris Prihandoko saat melakukan aksi damai dan menyampaikan aspirasi tertulis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Trenggalek, Jumat (28/8/2020).

Selain untuk Dinas PUPR, aspirasi tertulis tersebut juga ditujukan kepada PU Bina Marga, Unit Layanan Pengaduan (ULP), DPRD, Bupati, Kejari dan Polres Trenggalek.

“Aspirasi damai ini dilakukan karena kami menemukan dugaan kebocoran anggaran dalam proses lelang di Kabupaten Trenggalek,” kata Ibnu Haris kepada afederasi.com.

Dalam aspirasi tertulis tersebut lanjut Ibnu Haris, pihaknya juga menyampaikan secara rinci poin-poin dugaan kebocorannya. Namun ia tidak bisa menyampaikan dengan detail karena ini bukan untuk ranah publik.

“Pada prinsipnya kami berharap ada perbaikan sistem. Jika tidak ada perbaikan yang pasti, tentu kami akan menindaklanjuti lagi,” ungkapnya.

Ibnu Haris menjelaskan, dengan adanya pengawasan seperti ini pihaknya berharap kedepan akan ada perbaikan sistem, baik dalam proses pengadaan barang dan jasa, proses pemaketan, hingga pemilihan calon penyedia.

Baca Juga  Ini Pesan Bupati Peringati Hari Disabilitas Sedunia

”Seperti halnya di ULP ada beberapa proses mekanisme yang sifatnya diduga tidak aspiratif,” imbuhnya.

Ibnu Haris menambahkan, meskipun prosesnya dilakukan secara online, namun sebuah sistem tetap ditentukan oleh kebijakan.

“Semoga segera ada perubahan,” harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Ramelan mengaku sangat berterima kasih kepada Ormas KPK-RI yang telah mengingatkan untuk berhati-hati. Kendati demikian, sebenarnya pihaknya juga sudah bekerja sesuai dengan prosedural dan aturan-aturan yang ada.

“Itulah fungsi dari pengawasan sehingga saling mengingatkan. Untuk tuntutan yang disampaikan melalui surat tertulis kami belum membuka. Jadi belum bisa menjelaskan,” pungkasnya. (pb/yp)

News Feed