oleh

Langgar Prokes, Anggota F-PDIP Terjaring Razia Yustisi

Nganjuk, (afederasi.com) – Anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Risna Roosita merasa kecewa dan menyesalkan atas tindakan yang dilakukan tim gabungan dalam  melaksanakan operasi Yustisi Protokol Kesehatan (prokes). Dia terjaring razia karena dinilai melanggar Instruksi Presiden Nomer 6 tahun 2020 tentang peningkatan kedisiplinan Prokes. Yang membuat kecewa langsung ditilang tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu.

Trisna Roosita, anggota Komisi II menegaskan sosialisasi wajib  3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), terutama pada poin wajib memakai masker tidak pernah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti gugus tugas kepada legislatif ataupun kepada masyarakat secara luas. Sedangkan pelaksanaannya mereka langsung menerapkan sanksi denda pada pelanggarnya.

“Saya saja, yang anggota legislatif tidak tahu atas sosialisasi Inpres tentang peningkatan kedisiplinan Prokes Covid-19, apalagi masyarakat. Sedangkan pelaksanaannya dalam operasi Yustisi, mereka yang melanggar langsung diterapkan denda,” kata Trisna Roosita politisi PDIP ini dengan geram.

Masih lanjut Trisna, seharusnya pihak-pihak yang melakukan razia tidak serta merta menerapkan sangsi denda, tapi dengan sanksi teguran terlebih dahulu pada pelanggarnya. Karena sosialisasi penerapan wajib memakai masker bisa dikatakan tidak pernah dilakukan oleh pemerintah.

Baca Juga  Pemerintah Wajibkan Warga Kenakan Masker saat Beraktivitas di Luar Rumah

“Kasihan masyarakat kecil yang kebetulan lupa bawa masker, dan harus kena tilang denda Rp 15 ribu. Sedangkan dia tidak tahu kalau tidak pakai masker bisa didenda,” ujar Trisna lagi.

Bahkan Trisna juga menyesalkan tindakan petugas yang terlibat dalam operasi Yustisi di sepanjang GOR Bung Karno, yang melakukan tindakan tilang pada dirinya karena pakai masker tidak menutupi mulut dan hidung, tapi hanya menutupi dagu. Sedangkan dirinya sedang mengemudi mobil sendirian dan dalam keadaan tertutup rapat.

“Saya kena tilang denda dalam operasi Yustisi Rp 15 ribu, dengan pelanggaran yang tertulis di kertas tilang adalah pelanggaran tidak memakai masker, sedangkan saya saat turun dari mobil sudah memakai masker dengan benar. Tapi kalau saya harus kena sanksi karena saat mengemudi mobil belum benar memakai masker seharusnya hanya dilakukan teguran,” tutur Trisna, sesaat setelah kena sanksi denda di GOR Bung Karno, (17/09/2020) sekira pukul 09.30 WIB.

Senada dengan ketua DPRD setempat, Tatit Heru Tjahjono, pemerintah daerah sebelum menerapkan sangsi denda kepada pelanggar disiplin Prokes seharusnya dilakukan sosialisasi menyeluruh atau hanya menerapkan sangsi teguran.

Baca Juga  Peduli Covid-19, Legislator PDIP Bagikan Masker dan Handsanitizer

“Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum lakukan sosialisasi terkait penerapan Prokes kepada DPRD Nganjuk. Jadi apabila dari salah satu anggotanya tidak tahu hal tersebut adalah hal yang wajar. Hanya saja, untuk penerapan sanksi denda jangan sampai merugikan masyarakat kecil,” pungkas Tatit kepada afedersi.com. (Ind/am)

News Feed