oleh

KRPK Minta Tambang Ilegal Harus Ditutup

Blitar, (afederasi.com) –Koordinator Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) Blitar, Jawa Timur,  Trijanto meminta tambang ilegal ditutup. Pasalanya tambang ilegal tersebut disinyalir kuat penuh dengan permainan sehingga tidak bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.

“Sangat disayangkan apabila pertambangan yang ada di Kabupaten Blitar ini tidak dikelola dengan baik. Karena beberapa kabupaten lain memasukkan pertambangan sirtu sebagai BUMD. Hasilnya mampu menyumbang PAD yang sangat besar,” ucap Trijanto, ketika hearing di gedung DPRD dengan komisi III, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dari Bidang Perekonomian dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainya terkait.

Trijanto mencontohkan Seperti di Magelang dan Lumajang. Masalah tambang sudah diatasi dengan adanya perda. Aktifitas tersebut tersebut sebagai bagian dari BUMD. Terlihat bahwa hasil pendapatan dari sektor pertambangan tersebut mempunyai pemasukan yang sangat besar. Dalam satu tahun bisa menghasilkan 20-25 miliar.

Trijanto menegaskan bahwa, jika tidak ada solusi yang baik tentang pertambangan, dampak lingkungan yang akan di timbulkan juga besar. Karena jalan yang dilewati oleh truk pengangkut pasir akan menimbulkan kerusakan jalan yang cukup parah.

Baca Juga  Pasta Miras, 8 Orang Tewas

Sementara pemimpin sidang Panoto, yang juga anggota komisi III DPRD mengatakan bahwa jika selama ini polemik masalah tambang masih terus berjalan karena belum adanya perda yang mengatur pertambangan. Perlu duduk bersama antara pihak-pihak yang terkait mengenai permasalahan tambang.

“Perlu adanya kesepakatan bersama mengenai permasalahan tambang, karena dampak yang di timbulkan juga tidak sedikit. Sedangkan pemasukan dari sektor tambang juga sangat minim untuk PAD Kabupaten Blitar,”ucap Panoto.

Beberapa dinas yang hadir hanya diwakili oleh staf, karena kepala dinas sedang ada keperluan yang mendadak. Namun dari hearing tersebut dinas yang terkait dengan tambang masih belum bisa untuk mengambil sikap karena ada aturan yang sampai saat ini masih belum diterapkan.

Dalam hearing ini, semua yang hadir di DPRD Blitar sepakat untuk menutup kegiatan tambang yang diduga banyak permainan. Komisi III DRPD Kabupaten Blitar akan segera menentukan sikap terkait dengan tambang.

“Agar bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan pendapatan kesejahteraan dan bisa meminimalkan resiko terkait dengan aktivitas pertambangan,”pungkasnya. (an/am)

News Feed