oleh

KPK Panggil Mantan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono

Mantan Ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019, Supriyono

Jakarta, (Afederasi.com) – Mantan Ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019, Supriyono pada Jum’at (01/11/2019) dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna dilakukannya penyidikan dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung pada tahun anggaran 2018.

“Hari ini yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (01/11/2019).

KPK telah menetapkan Supriyono sebagai tersangka terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung pada tahun anggaran 2015—2018, pada tanggal 13 Mei 2019.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait dengan kasus terasebut.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013—2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam agenda persidangan Syahri Mulyo, telah terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran, baik dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang fee para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Baca Juga  Bus KPK Tiba Di Kota Marmer, Ini Isinya

Dimana Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan perincian penerimaan fee proyek APBD murni dan APBD perubahan selama 4 tahun berturut pada tahun 2014—2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014 sampai 2018.

Berikutnya, fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama 2017 sebesar Rp1 miliar. Selain itu, dalam penyidikan untuk tersangka Supriyono, KPK juga telah memeriksa mantan Gubernur Jatim Soekarwo dan beberapa pejabat maupun mantan pejabat di lingkungan Pemprov Jatim sebagai saksi.

Dikonfirmasi secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim mengatakan dia tidak mengetahui keberadaan Supriyono saat ini. Sebab, harini dia tidak berada di kantor DPRD. “Ini tadi saya tidak kantor, saya tidak ketemu pak Supriyono,” katanya ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Disinggung terkait pemanggilan Supriyono oleh KPK, kata Adib, dirinya tidak mengetahui pemanggilan tersebut. “Tidak tahu, saya tidak tahu,” tambahnya. (an)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed