oleh

Ketua DKS Nilai Pemkot Surabaya Tidak Konsisten Terapkan SE Peringatan HUT ke-75 RI

Surabaya, (afederasi.com) – Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Chrisman Hadi menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak konsisten dalam menerapkan Surat Edaran terkait penyelenggaraan kegiatan dalam rangka peringatan HUT ke-75 RI.

Pasalnya dalam surat bernomor 003.1/7099/436.8.4.2020 tertanggal 10 Agustus 2020 yang diteken Sekretaris Daerah (Sekda) tersebut, disebutkan bahwa untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengundang kerumunan massa.

Tetapi kenyataannya, Pemkot malah mengadakan acara besar seperti pembukaan alun-alun pada tanggal 17 Agustus yang lalu, dan pagelaran seni beberapa hari lalu. Ironinya, kegiatan tersebut dipadati warga.

“Menurut saya itu merupakan inkonsistensi Pemkot, yang termasuk sembrono dalam menyikapi Covid-19 di Surabaya,” ungkap Ketua DKS Chrisman Hadi saat dikonfirmasi afederasi.com via telepon Sabtu (22/8/2020).

Chrisman juga mengkritisi penghentian sementara kegiatan pagelaran seni yang mendapatkan reaksi negatif tidak hanya dari para pegiat seni, namun juga warga kota Surabaya. Sebab, tidak ada petunjuk standar dalam menghadapi situasi tersebut. Terlebih, dalam pagelaran seni terakhir itu tidak ada penerapan protokol kesehatan.

Baca Juga  12 Perusahaan Terbaik Boyong Penghargaan OP Tanjung Perak

“Saya kira penghentian acara itu juga tidak bijak,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BPB Linmas Surabaya Irvan Widyanto meminta maaf karena acara pagelaran seni kedua di Alun-alun Surabaya menyebabkan membludaknya pengunjung baik dari warga maupun pegiat seni itu sendiri.

“Semestinya pengunjung dan para pekerja seni juga menjalankan protokol kesehatan,” kilahnya.

Irvan melanjutkan, agar kejadian serupa tidak terulang, pihaknya telah menerapkan pembatasan jumlah pengunjung. Namun apabila pembatasan diberlakukan, pihaknya memprediksi akan muncul masalah baru seperti penumpukan warga di luar alun-alun, terutama pedestrian.

“Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menyediakan parkir isidentil dan menertibkan parkir liar disekitar area,” jelasnya.

Selain itu lanjut Irvan, pihaknya akan menambah 200 personil dari Polrestabes, Korem, Satpol PP dan Dishub untuk mengantisipasi membeludaknya pengunjung.

“Langkah ini (pembatasan-red) akan dilakukan secara persuasif tentunya,” pungkas Irvan. (dwd/yp)

News Feed