oleh

Jabatan Kades Barurejo Digoyang, Kirim Keranda Mayat Bentuk Protes aktifitas Tambang Pasir

Banyuwangi, (afederasi.com) – Sejumlah warga Dusun Krajan, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, menggelar aksi demontrasi di kantor desa setempat, Selasa (25/8/2020). Dimana,  aksi tersebut menuntut kepala desa (Kades) Barurejo, Ahmad Zaenuri, untuk turun dari jabatannya.

Dalam aksi yang dilakukan di depan kantor desa itu, sejumlah warga membawa replika keranda mayat yang bertuliskan “Aku mati kena dampak galian pasir”. Keranda mayat itu, dibawa oleh warga sebagai aksi protes adanya aktifitas tambang pasir yang ada di lingkungannya.

“Kami hanya ingin kades bertindak tegas untuk menepati janjinya untuk bisa melakukan penutupan tambang pasir di wilayahnya,” ujar koordinator aksi demo, Mulyono (25/8/2020).

Menurut Mulyono, aksi yang dilakukan ini untuk menuntut kepada kades guna bisa menutup total aktifitas tambang pasir yang diduga tidak memiliki izin. Disamping itu juga, warga menganggap aktifitas penambangan itu, sangat meresahkan warga sekitar lokasi.

“Kami warga merasa resah dengan adanya tambang pasir tersebut,” katanya.

Maka dari itu, jelas dia, aksi ini dilakukan karena warga juga menduga pemerintah desa (Pemdes) tidak tegas membela kepentingan masyarakat. “Kami hanya ingin ketegasan dari Pemdes setempat, agar bisa menepati janjinya yang akan menutup total aktivitas galian,” terangnya.

Jika memang tidak bisa tegas, masih kata Mulyono, warga meminta kades bisa mundur dari jabatannya. Agar, penutupan dilakukan dengan cara warga sendiri. “Jika kades tidak bisa tegas kami minta mundur saja dari jabatannya, agar warga tidak merasa di dholimi dengan kepemerintahan kades saat ini,” ungkapnya.

Sementara itu Kades Barurejo, Ahmad Zaenuri mengaku memang pihaknya sudah melakukan koordinasi kepada Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) Siliragung. Karena, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penutupan.

“Kami sebelumnya sudah berikan surat edaran untuk penutupan sepekan sebelumnya, tetapi untuk penutupan secara resmi langsung Forpimka,” katanya.

Zaenuri menambahkan, penutupan yang dilakukan Forpimka tersebut akan ada kekuatan hukumnya. Maka pihaknya sebagai lingkup desa sudah melaporkan ke Forpimka. “Kami terima aspirasi masyarakat tersebut, akan kami tindak lanjuti agar tidak ada gejolak lagi dari masyarakat,” imbuhnya. (ron/am)

News Feed