oleh

Hadapi Permasalahan Penambang Pasir Ilegal, Ini Yang Dilakukan Satpol PP

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Budi Santosa ketika dikonfirmasi oleh awak media di Crown Victoria Hotel, Tulungagung, Jawa Timur

Tulungagung, (Afederasi.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyebutkan pihaknya akan merangkul berbagai pihak guna menghadapi permasalahan penambangan pasir mekanik/illegal di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Brantas.

Pasalnya, dalam penyelesaian masalah penambangan pasir mekanik/illegal di sepanjang DAS Brantas, tidaklah hanya dengan upaya tindakan represif, sebab hal itu diprediksi akan memicu chaos ditingkat bawah. Bahkan, tidak menutup kemungkinan tingkat kriminalitas akan meningkat.

“Hal ini menyangkut hajat hidup ribuan orang. Namun jika tidak segera ditindak, dampak kerusakan lingkungan akan semakin melebar. Kami akui, kami belum mengedepankan tindakum, melainkan mengedepankan upaya dialogis,” ungkap Kasatpol PP Provinsi Jatim, Budi Santosa kepada Afederasi.com, Selasa (10/09/2019).

Menurut Budi, dengan melibatkan semua pihak baik aparat penegak hukum, instansi terkait, hingga pelaku penambangan pasir. Karena permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sendiri dan harus melibatkan banyak pihak.

Baca Juga  Polisi Bekuk Pencuri Jaringan Lintas Kota

“Kita cari solusi bersama, yang mencuat yakni penyiapan alih profesi bagi pelaku penambangan pasir,” katanya.

Tak hanya itu lanjut Budi, pihaknya juga akan mengupayakan pembuatan pakta integritas. Dengan demikian semua pihak juga dipastikan ikut andil dan bertanggung jawab mengatasi permasalahan ini.

“Untuk sementara kami menghimbau agar pelaku penambang pasir tidak menggunakan mesin penyedot, tetapi menggunakan cara manual,” tuturnya.

Disinggung mengapa pihak Satpol PP Provinsi Jatim masih mengedapankan upaya dialogis, padahal selama ini cara tersebut tidak membuat jera para pelaku. Menurut Budi, jika keputusan tersebut merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir tingkat kriminalitas.

Sebab, para pelaku penambangan pasir yang tidak memiliki keahlihan selain menambang pasir pasti akan berupaya bagaimana bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tidak menutup kemungkinan mereka akan menghalalkan segala cara.

“Kami juga sudah membahas masalah perut ini dengan ulama dan aparat penegak hukum. Intinya, harus ada program pengalihan profesi,” pungkasnya. (ra/an)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed