Senin, 17 Februari 2020, 19:18 WIB

Geledah Gedung DPRD Tulungagung Selama Enam Jam, KPK Bawa Lima Koper dan Tiga Kardus Dokumen

Terlihat petugas KPK membawa sejumlah koper dan kardus yang diperkirakan berisi dokumen, keluar dari gedung DPRD Tulungagung denga pengawalan polisi (deny/afederasi.com)

Tulungagung,(afederasi.com) – Sedikitnya ada sekitar lima koper, tiga kardus berisi dokumen penting yang dibawa oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai melakukan penggeledahan di gedung DPRD Tulungagung pada Senin (17/02/2020).

Di dalam gedung yang beralamatkan di Jl RA Kartini no 17 Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung itu, KPK melakukan penggeledahan selama enam jam dengan menerjunkan tuju petugas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun afederasi.com, adapun ruangan yang digeledah meliputi ruang aspirasi, ruang sekretaris DPRD Tulungagung Budi Fatahilah, ruang mantan Ketua DPRD Supriyono, ruang banggar dan keuangan. Dimana petugas KPK mencari dokumen tahun 2015-2018.

Selama aksi penggeledahan, tidak ada satupun anggota dewan yang terlihat di kantor DPRD. Ketika dikonfirmasi awak media Sekretaris Dewan, Budi Fatahilah Mansyur, enggan memberikan komentar.

“Saya tidak berhak memberikan komentar, biar penyidik KPK yang memberikan komentar,” ungkapnya ketika dikonfirmasi seusai menemani petugas KPK melakukan penggeledahan, Senin (17/02/2020).

Baca Juga  Digeledah Satu Jam, KPK tak Temukan Barang Bukti

Penggeledahan pencarian berkas  ini sebagai pelengkap dalam proses penyidikan terhadap Supriyono mantan Ketua DPRD yang ditetapkan sebagai  tersangka pada 13 Mei 2019 oleh KPK.

Sebelumnya KPK juga memanggil Bupati Maryoto, serta dua pejabat lainnya dalam sepekan terakhir. Keduanya adalah Sekretaris DPRD Tulungagung Budi Fattahilah dan Kepala Bappeda Tulungagung Suharto.

Maryoto sejauh ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dia diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap anggaran dengan tersangka mantan Ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019 Supriyono.

Sekedar diketahui, Supriyono ditetapkan sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang “fee” para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Baca Juga  Tes Kebangsaan, Komnas HAM Minta Keterangan Mantan Pimpinan KPK

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan “fee” proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, “fee” proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

Selain itu dalam penyidikan untuk tersangka Supriyono, KPK juga telah memeriksa mantan Gubernur Jatim Soekarwo dan beberapa pejabat maupun mantan pejabat di lingkungan Pemprov Jatim sebagai saksi. (an)

votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed