oleh

Dua Agenda Disahkan Dalam Paripurna DPRD

Trenggalek, (afederasi.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek menggelar rapat paripurna, Rabu (14/10/2020). Dalam rapat yang dihadiri Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek Benny dan jajarannya tersebut ada dua agenda yang telah disahkan

Dua agenda yang disahkan, yakni tentang Persetujuan terhadap Raperda tentang Perseroan Terbatas Jwalita Energi Trenggalek menjadi Perda. Serta penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Raperda dari Bupati Trenggalek tahun 2020.

Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam usai pimpin rapat paripurna mengatakan, paripurna kali ini mengesahkan dua agenda penetapan Raperda Jwalita Energi Trenggalek. Serta Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap dua Raperda penyertaan modal PT Jwalita energi dan PDAM Tirta Wening.

“Jadi dua agenda ini telah dikemas dalam satu rapat paripurna. Dan keduanya telah disahkan,” ungkapnya.

Hasil dari rapat paripurna itu lanjut Samsul, pandangan umum fraksi sudah dijawab oleh Bupati. Selanjutnya sekretariat dewan akan membentuk Panitia Khusus yang akan membahas terkait dua Raperda itu.

“Jadi setelah ini akan di proses dalam pembahasan di tingkat Pansus DPRD. Sedangkan untuk pendapatan atau PAD di PDAM dalam rapat di kementerian telah disampaikan ada beberapa prasyarat dan penjelasan,” terangnya.

Baca Juga  APBD-P 2020 Resmi Disahkan

Dijelaskan Samsul, memang ada kewajiban PDAM untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah (PAD). Namun ada syarat ketika sambungan PDAM ke penduduk mencapai 80 persen akumulasi jumlah penduduk.

“Untuk saat ini masih mencapai 11 persen. Karena targetnya memang fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Sedangkan untuk penyertaan modal, masih kata Samsul, pemerintah harus menyediakan anggaran Rp 3 milyar. Setelah itu terealisasi akan diganti oleh pemerintah pusat.

Di tempat sama Pjs Bupati Trenggalek Benny Sampirwanto mengucapkan terimakasih, karena telah disepakati dalam pembahasan PDAM.

Menurutnya, dalam hal ini masyarakat juga memiliki hak kesejahteraan melalui Perumda. Selain itu juga akan ada pendapatan yang bisa digali dari pendirian Perseroda Jwalita energi.

“Kendati demikian, untuk laba sendiri tergantung pada pemegang kuasa yang akan diputuskan disana. Jadi akan ada aturan yang akan dibuat disana,” pungkasnya. (pb/yp)

News Feed