oleh

DPRD Gelar Paripurna Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD 2019

Tulungagung, (afederasi.com) – DPRD Tulungagung  menggelar rapat paripurna penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan tiga ranperda lainnya, Senin (13/7/2020).

Dimana rapat paripurna berlangsung di Ruang Graha Wicaksana lantai dua Kantor DPRD Tulungagung, digelar secara virtual.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono itu, turut dihadiri oleh Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo dan para Wakil Ketua DPRD Tulungagung lainnya serta Sekda Tulungagung, Sukaji.

Dari hasil rapat paripurna perwakilan semua fraksi di DPRD Tulungagung menerima dan menyetujui ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan tiga raperda lainnya menjadi peraturan daerah (perda).

Dimana APBD Tulungagung tahun 2019 yang disetujui, untuk pengeluaran setelah perubahan sebesar Rp 2.669.181.722.158,88 terealisasi Rp 2.762.645.223.248,10 atau diperoleh 103.50. Belanja setelah perubahan Rp 3.018.875.894.643,41 terealisasi Rp 2.609.242.216.162,64 atau perolehan 86,42persen. Hal ini membuat defisit Rp 349.694.172.484,53 dengan realisasi Rp 153.403.007.085,46 (43,87 persen).

Sedang pada pembiayaan, penerimaan setelah perubahan Rp 354.694.172.484,53 terealisasi Rp 357.383. 248.989,39 (100,76 persen). Dan diterbitkan setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00 terealisasi Rp 5.000.000.000,00 (100 persen). Dapat digunakan netto Rp 349.694.172.484,53 dengan realisasi Rp 352.383.248.989, 39. SILPA tahun berkenaan nol dengan mencapai Rp 505.786.256.074, 85.

Baca Juga  Bupati dan Anggota DPRD Tak Dapat THR, Anggaran THR ASN 32 Miliar

Sementara, untuk tiga raperda lainnya yang disetujui menjadi perda, diantaranya Ranperda tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ranperda tentang Pemotongan Hewan Ternak dan Pemerksaan Daging dan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kendati dalam pandangan akhir semua fraksi DPRD Tulungagug menerima dan menyetujui penetapan raperda menjadi perda, namun mereka masih menyelipkan catatan-catatan.

Seperti yang disampaikan Fraksi Gabungan (Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai Bulan Bintang), dimana mereka meminta kepada pemerintah daerah agar segera melakukan pemerataan dan penambahan tunjangan terutama terhadap 1.973 guru honorer yang belum tercakup ditahun 2019, agar mereka lebih bersemangat dalam berkarya memberikan sumbangsih tenaga pendidikannya guna memajukan proses belajar mengajar di Kabupaten Tulungagung.

Begitu pun yang disampaikan Fraksi PAN. Mereka mengharapkan Pemkab Tulungagung dapat memberikan insentif bagi guru honorer (GTT) dari yang semula Rp 250 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan.

Menanggapi catatan dari sejumlah fraksi di dewan, Bupati Maryoto Birowo, menyatakan akan melaksanakannya. Memberikan permintaan tambahan kehormatan (insentif) bagi guru honorer. “Kami akan melanjutkan,” katanya.

Baca Juga  Banggar DPRD Trenggalek Bersama TAPD, Bahas KUA PPAS Perubahan APBD 2020

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Baharudin, menandaskan tambahan kehormatan bagi guru honorer sudah disetujui oleh Pemkab Tulungagung. Masalahnya, saat ini banyak guru berstatus ASN yang sudah selesai tugas.

“Peran guru ASN yang diterima itu sudah banyak diganti oleh guru honorer. Jadi sudah selayaknya mereka mendapat kehormatan tambahan, ” tuturnya. (an)

News Feed