oleh

Denda Pemberi-Penerima Money Politics Rp 200 Juta

Trenggalek, (afederasi.com) – Bawaslu Kabupaten Trenggalek terus melakukan pencegahan praktek kotor money politics. Pencegahan pembelian suara ini menjadi prioritas utama Bawaslu.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek Ahmad Rokhani. Menurutnya, tatkala pencegahan itu lolos maka akan ada penindakan terhadap pelanggar praktik money politics.

“Memang ada perbedaan sanksi pelaksanaan praktik money politics antara pemilu dengan pilkada. Kalau dalam pemilu yang terkena sanksi salah satu poin itu yang dijerat pemberi. Sedangkan dalam pilkada yang dijerat pemberi maupun penerima,” ungkapnya, Kamis (15/10/2020).

lanjut Rokhani, sebagaimana telah diatur dalam pasal 187a Undang-undang nomor 10 Tahun 2016, yang mana pelanggar akan dikenakan sanksi pidana kurungan penjara maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

“Jadi pidana ini berlaku sama yang diberikan kepada pihak pemberi maupun penerima,” terangnya.

Dijelaskan Rokhani, praktik money politics memang sering terjadi dan sulit dibuktikan. Sehingga ini akan menjadi kerja keras bersama, bukan hanya Bawaslu namun seluruh komponen.

Rokhani  menegaskan Bawaslu tidak hanya fokus ke politik uang saja. Melainkan juga ke materi lain diluar uang yang dilarang oleh UU, seperti pemberian sembako dan lain-lainnya.

“Untuk itu kami dari jajaran pengawas mengajak seluruh masyarakat bersama-sama mengawasi proses pilkada Trenggalek 2020 sampai selesai,” ajaknya.

Rokhani menjelaskan, seperti yang diketahui bersama biasanya praktik money politics Rokhani itu masif ketika detik-detik pencoblosan dan itu biasa disebut dengan istilahnya serangan fajar atau uang transport.

Dalam hal ini, pihaknya sebenarnya dari jajaran pengawas pemilu mulai bulan September sudah melakukan pemetaan dengan tokoh-tokoh lokal di masing-masing desa untuk bersama-sama melakukan pengawasan terjadinya money politics.

“Semua ini dilakukan untuk mengantisipasi serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik manipolitik. Oleh karena itu kami akan melakukan pemetaan yang melibatkan tim Bawaslu bersama jajaran pengawas TPS,” jelasnya.

Ditambahkan Rokhani, terkait ASN sesuai undang-udang harus netral dan secara detail ada aturan-aturan di internalnya.

Menurutnya aturan ASN tidak boleh partisipan, tidak boleh melakukan pendekatan terhadap partai politik serta foto bersama paslon dan kode-kode tertentu yang mengarah keperpihakan. Terkait hal ini, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi kepada ASN.

“Ketika nanti ada ASN yang diduga terlibat atau keperpihakan salah satu Paslon, maka nanti Bawaslu dan jajaran pengawas akan melanjutkan proses ke Komisi ASN. Karena Komisi ASN ini nantinya yang akan memutuskan sesuai mekanismenya termasuk memberikan keputusan dan sanksinya,” pungkas Rokhani. (pb/yp)

News Feed