oleh

Bupati Minta Pendistribusian Beras PKH Tidak Dipolitisir

Situbondo, (afederasi.com) –  Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, menegaskan agar pendistribusian bantuan beras pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Situbondo, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan berpolitik, mengingat saat ini Situbondo menjadi salah satu kabupaten yang akan melaksanakan pilkada langsung.

Hal itu disampaikan Dadang, dalam acara Launching Bantuan Beras Sosial tahun 2020, di Gudang Perum Bulog, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kamis (01/10/2020).

Dirinya menegaskan, jika pemerintah  akan ikut memantau proses distribusi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), untuk menekan adanya oknum tidak bertanggungjawab yang sengaja memanfaatkan PKH untuk kepentingan Pilkada.

“Dalam sambutan tadi kan kami sampaikan, ternyata ada jadwal penyerahan yang dilakukan diluar dinas, menurut SOP itu kan Pemda yang atur jadwalnya, jadi kalau ada oknum yang membagi beras diluar jadwal nanti pasti ketahuan di lapangan itu,” beber Dadang dikonfirmasi sejumlah wartawan, usai acara.

Masih menurut Dadang, pihanya juga menekankan kepada PT DNR yang sudah ditunjuk Bulog sebagai transporter, agar melakukan pendistribusian sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Pemkab.

Bagaimana dengan kualitas beras ? Dadang memastikan, jika sebelum didistribusikan beras untuk KPM sudah dilakukan uji kualitas oleh banyak pihak, sehingga beras premium itu sudah layak untuk dikonsumsi.

“Jika masih ditemukan beras yang tidak layak dikonsumsi, masyarakat bisa melaporkan ke pemerintah, bisa melalui kecamatan atau bisa langsung ke Pemda,” tegas Dadang lagi.

Sementara itu, pernyataan bupati yang menganggap adanya oknum petugas PKH yang dicurigai memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan Pilkada, ternyata menyinggung pendamping PKH yang ada di Situbondo.

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH wilayah barat, Agus Ari Cahyadi, angkat bicara menyikapi pernyataan Bupati. Menurutnya, adanya oknum PKH yang dituding terlibat atau condong ke salah satu pasangan calon, adalah hal tidak benar.

“Kami atasnama teman-teman pendamping PKH di Situbondo, menegaskan jika kami tidak pernah memihak kepada salah satu pasangan calon. Maka dari itu, kami tegaskan bahwa apa yang dibicarakan bupati adalah hal yang mengada-ada,” terang Agus Ari, dihubungi melalui saluran telepon selulernya.

Masih menurut Agus, saat ini Korkab PKH sedang melaksanakan rapat koordinasi, untuk melaporkan progres kegiatan PKH, termasuk melaporkan adanya tuduhan dari Pemkab kaitannya dengan pilkada.

“Kami mau rapat ini, kaitannya dengan progres kegiatan pendistribusian, termasuk adanya tuduhan itu tadi akan kami sampaikan dalam laporan rutin  ke Kementerian Sosial,” tutupnya.

Infomasi lain yang diperoleh, untuk pendistribusian beras PKH ini, setiap KPM akan menerima 45 kilogram beras, terhitung sejak bulan Agustus hingga Oktober. Sementara total KPM yang masuk daftar penerima PKH sebanyak 39795. (ari/am)

News Feed