oleh

BPN Tak Keluarkan Sertifikat Tanah Tukar Guling Besole

Tulungagung, (afederasi.com) –  Proses tukar guling tanah di Desa Besole Kecamatan Besuki hingga kini belum clear. Warga masih terus melakukan penolakan. Badan Pertahanan Nasional (BPN) tidak akan mengeluarkan sertifikat tanah selama masih terus bergolak.

“BPN tidak keluarga sertifikat tanah selama warga ada yang menolak tukar guling,” tegas kepala BPN, Eko Jauhari kepada afederasi.com  di ruang kerjanya, Rabu (21/10/2020) pukul 13.00 WIB

Eko menjelaskan, prinsip tukar guling harus diajukan secara bersamaan. Oleh karena itu, kasus di Desa Besole yang menukar Tanah Kas Desa (TKD) ditukar dengan tanah masyarakat harus mengurus permintaan sertifikat tanah ke BPN secara bersamaan.

“Hal itu dilakukan agar berimbang, yang mana kelak dikemudian hari jika ada masalah bisa teratasi,” jelasnya.

Menurut Eko, pihaknya sudah menerima berkas tukar guling sejak tahun 2018. Namun belum sempat diproses, mengingat adanya warga yang menolak TKDnya yang diprakarsai oleh desa.

“Dengan memperhatikan perihal tersebut, sehingga proses tukar guling ditangguhkan,” tuturnya.

Disinggung terkait surat rekomendasi, Eko menjelaskan bahwa mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset tanah kas desa. Pada pasal 36 sampai 39 dinyatakan aset kas desa yang terpisah untuk disatukan, sehingga proses yang dilakukan adalah proses tukar guling.

Baca Juga  Buron 2 Bulan, Pengamen Asal Udanawu Diciduk di Pasar Ngemplak

“Jika mengacu pada permendagri tersebut, baru cukup dengan surat rekomendasi dari bupati,” ucapnya.

Masih dalam penjelasan Eko, namun untuk kasus tukar guling di Besole ini berbeda, tanah yang sudah terkumpul jadi satu malah ditukar guling, jadinya terpencar, sehingga tukar guling yang dilakukan ini tidak sejalan dengan peraturan Permendagri tersebut.

“Saya melihatnya secara komprehensif, di Permendagri sudah jelas tanah kas desa untuk disatukan. Nah ini kok malah dipisah, sedangkan tidak ada klausul dalam Permendagri yang menyatakan boleh memisah TKD. Itu menurut saya, sudah menyalahi Permendagri,” jelas Eko.

Eko mengaku, BPN memiliki prinsip aturan dalam menurunkan sertifikat tanah, jika proses tukar guling tidak ada masalah, tidak ada pihak manapun yang menolak, dan rekom sudah sesuai prosedur. Lantas, pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan sertifikat tanah tersebut. Namun, selama proses tukar guling masih ada penolakan terutama oleh salah satu pihak warga. Maka BPN akan terus menolak untuk mengeluarkan sertifikat tersebut.

“Kami mengacu pada Permendagri itu dan selagi tidak ada yang menolak akan kami proses. Mengeluarkan sertifikat itu gampang, sebulan dua bulan sudah jadi. Tapi balik lagi, ada permasalahan atau tidak selama prosesnya. Kalau ada langsung kami batalkan,” ujarnya.

Baca Juga  Akhir Pekan, Setengah Lusin Budak Sabu Diciduk Polisi

Menanggapi aturan yang dipakai oleh pihak panitia tukar guling. Eko mengaku bahwa aturan yang dipakai oleh panitia tukar guling merupakan UU Pengadaan Tanah, sehingga jika instansi membutuhkan tanah seluas 1 hektar bisa membeli secara langsung, namun jika lebih dari 1 hektar membutuhkan tim panitia jumlahnya 9 orang.

“Lha inikan bukan pengadaan tanah, tapi tukar guling. Jadi tidak ada korelasinya,” pungkasnya. (ziz/am)

News Feed