oleh

Belasan Aktivis ‘KAFIR’ Tolak Deklarasi KAMI

Surabaya, (afederasi.com) – Belasan aktivis asal Surabaya yang tergabung dalam Koalisi Anti Fitnah Intoleran dan Radikalisme (KAFIR) menggelar aksi damai di Taman Bungkul Surabaya, Rabu (9/9/2020). Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jatim beberapa waktu yang lalu.

“Kami menilai deklarasi itu tidak ada gunanya. Deklarasi itu hanya ingin menjatuhkan kewibawaan pemerintah dan menyerang Presiden Jokowi,” ungkap salah satu peserta aksi Andri Adi Kusumo, kepada afederasi.com.

Pria yang akrab disapa Gus Andri tersebut mengungkapkan, deklarasi KAMI pada tanggal 19 Agustus 2020 yang lalu tersebut diduga tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian dan Pemerintah Kota Surabaya. Ia juga menyampaikan bahwa kota Surabaya selama ini adem ayem dan gotong royong yang tinggi tidak perlu dirusak dengan aksi seperti itu.

“Surabaya dan Jawa Timur itu prioritasnya adalah semua rakyatnya bersama menuntaskan dampak Covid-19, dan membangkitkan kembali ekonomi sejak dihantam pandemi,” ujarnya.

Gus Andri menegaskan, KAFIR akan terus memantau kegiatan KAMI, apabila deklarasi masih tetap dilaksanakan dan pihak kepolisian tidak bisa mengatasi, maka pihaknya yang akan membubarkan deklarasi tersebut.

Baca Juga  Relawan Suramadu Dukung Pasangan Makmur, Ini Alasannya

“Mereka hanya semata-mata ingin muncul dalam panggung politik yang dibungkus dengan pemikiran yang seolah-olah kritis, padahal hanya mengeluarkan pernyataan yang dilatarbelakangi kebencian pada pemerintah,” ujarnya.

Dalam aksi damai ini lanjut Gus Andri, KAFIR membawa tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak kepolisian untuk tidak mengijinkan dan menolak kegiatan tersebut karena membuat gaduh dan memperkeruh suasana warga Surabaya dan Jawa Timur yang sedang berduka dampak dari pandemi Covid-19.

Kedua, ,endesak Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim untuk ikut menolak kegiatan deklarasi KAMI, karena berpotensi menjadi kluster baru penyebaran Covid-19.

Ketiga, mendesak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Surabaya dan Jawa Timur untuk menolak adanya acara deklarasi KAMI, demi keamanan, kenyamanan dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dari tokoh tokoh haus kekuasaan yang selalu bermanuver demi kepentingan pribadi.

“Warga masyarakat Surabaya dan Jawa Timur tidak butuh adanya deklarasi politik pembentukan koalisi seperti ini, karena lebih butuh solusi untuk memecahkan masalah,” tutup Andri. (dwd/yp)

News Feed