oleh

Antrean Capai 10 Ribu, Pemkot Perketat Aturan Tinggal di Rusunawa

Surabaya, (afederasi.com) – Pemerintah Kota Surabaya bakal memperketat aturan hunian Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Pasalnya, hingga kini tercatat ada 10 ribu warga yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengantre di hunian vertikal milik pemkot tersebut.

“Idealnya memang setiap tiga tahun para penghuni rusunawa dievaluasi. Tapi Pemkot harus memenuhi hak dasar hunian warganya. Pelan-pelan akan kami perketat aturan ini. Terutama rusunawa baru,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT), Maria Ekawati Rahayu saat dikonfirmasi, Rabu (13/1/2021).

Maria mengungkapkan, setiap tiga tahun keberadaan penghuni rusun akan dimonitor perkembangannya, terutama menyangkut kemampuan ekonomi warga penghuni rusun. Apabila mereka layak untuk naik kelas tinggal di hunian lain, sebaikya tidak memperpanjang tinggal di rusunawa.

Pasalnya, saat ini ada 10 ribu warga yang lebih berhak menempati rusunawa. Sementara sesuai catatan Pemkot Surabaya, terdapat warga penghuni rusun yang sebenarnya layak untuk tidak lagi menggantungkan fasilitas pemkot ini, seperti contoh ada yang memiliki mobil dan mereka bukan lagi MBR.

Baca Juga  Komandan Pusdikbanpur Tutup Lattek Diksarcab Dikjurba dan Dikjurta Marinir

“Saat ini ada 10.000 masyarakat yang lebih berhak tinggal di rusun. Memang ketercukupan hunian rusun bagi warga kurang mampu ini belum terpenuhi. Sampai sekarang ada total 23 rusunawa yang dikelola Pemkot Surabaya,” ujarnya

Menurutnya, sesuai dengan Perda dan Perwali untuk masa tinggal warga di rusunawa tiga tahun. Selanjutnya bisa diperpanjang sesuai kondisi riil. Sementara tarif sewa rusunawa tidak lebih dari Rp 100.000 per bulan. Apabika menempati lantai paling atas lebih murah hingga Rp 43.000. Jika penghuni ekonomi sudah mapan, sebaiknya diminta tidak memperpanjang masa huni rusun.

“Kami akan perketat lagi tahun ini. Penghuni yang tinggal di rusunawa harus sesuai batas waktu yang ditentukan. Saya tahu konsekuensinya bakal ribut. Tapi ini aturan dan ada yang lebih berhak,” kata Maria.

Untuk saat ini, total penghuni rusunawa di Surabaya sebanyak 4.598 KK menempati rusun. Mereka membawa serta keluarganya tinggal di rusun sehingga total jiwa 13.811 jiwa.

Sementara itu, pihak DPRD Surabaya memberi perhatian serius atas ketercukupan hunian bagi warga kurang mampu di Surabaya. Ada 10.000 warga antre hunian Rusunawa, sementara banyak warga yang kualitas ekonomi mereka sebenarnya tergolong mapan, namun masih tinggal di Rusunawa.

Baca Juga  Kisah Karjono, Tunanetra yang Berjuang Menghidupi Istri dan Lima Anak

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mendesak untuk diberlakukan sistem huni dan tata kelola rusun secara elektronik atau e-Rusun. Semua data base menyangkut keberadaan penghuni dan seluruh data pendukung harus diatur dengan digitalisasi.

“Surabaya Smart City. Fenomena penghuni rusun yang sudah mapan sampai punya mobil, sebaiknya ada pendekatan eduktif dan persuasif. Mereka akan terhormat jika naik kelas tak lagi tinggal di Rusunawa. Hargai diri sendiri dan orang lain,” paparnya.

Kendati demikian, Ia juga mengakui bahwa saat ini ada penghuni rusun yang sudah meningkat ekonominya tapi tetap tak malu tinggal di Rusunawa.

“Karena itulah sistem harus lebih dipertegas, dan dalam aturannya setiap tiga tahun penghuni dievaluasi untuk selanjutnya bisa diperbaharui,” pungkas Reni. (dwd/yp)

News Feed