oleh

Aksi Tolak Omnibus Law, Massa GETOL Kepung Gedung Negara Grahadi

Surabaya, (afederasi.com) – Aksi penolakan Omnibus Law hingga kini masih berlanjut di Surabaya. Dimana massa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur kembali mengadakan aksi demo, dengan titik kumpul di taman Bungkul Surabaya, pada Jum’at (14/8/2020).

Kemudian mereka mulai melakukan long marc menuju ke Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada pukul 15.04 WIB. Massa GETOL yang hadir hari ini terdiri dari buruh dan mahasiswa yang berjumlah sekitar 500 orang.

“Ini Jawa Timur, bukan Ibu Kota. Ini Indonesia, bukan Amerika. Atas nama persatuan mari kita tolak bersama sama Omnibus Law,” ungkap Orator saat berada diatas mobil, Jumat (14/8/2020).

Dari pantauan reporter Afederasi.com, para peserta aksi ini juga menggelar acara budaya Jawa Timur yakni jaranan di tengah berkumpulnya massa dan pengawalan dari pihak kepolisian.

Habibus Salihin, Juru Bicara (Jubir) GETOL yang juga sebagai pengacara publik LBH Surabaya mengatakan bahwasanya dalam kondisi yang serba terbatas di masa pandemi Covid-19, maka peran pemerintah dan DPR dalam mengawasi dan mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat saat ini sangat dibutuhkan.

Baca Juga  Tolak Omnibus Law, Massa FSP LEM Kepung Kantor Gubernur Jatim

Namun hal tersebut diabaikan oleh DPR RI yang mana fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Menurutnya, DPR pun kini telah bertransformasi menjadi Dewan Perwakilan Oligarki, kala lebih mengutamakan kepentingan segelintir elite pemodal yang rakus.

“Hal ini dapat dilihat dari sepak terjang mereka selama ini, di mana lebih mengutamakan pembahasan dan pengesahan RUU yang tidak ada hubungannya dengan masalah pandemi Covid-19, daripada keselamatan dan kesejahteraan rakyat kecil,” ujarnya.

Menyoal Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19, lanjutnya, sangat jelas bahwa dengan banyaknya PHK di masa pandemi Covid-19 telah menggiring para pekerja akan adanya penghilangan status pekerja tetap, sehingga statusnya akan menjadi pekerja kontrak atau pekerja tidak tetap, karena adanya sistem fleksibilitas tenaga kerja.

Kondisi ini dinilai menyebabkan hilangnya upah minimum bagi pekerja karena sistem fleksibilitas tenaga kerja, serta akan hadirnya sistem pengupahan berbasis jam kerja yang cenderung eksploitatif.

“Gak cuman itu, dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU CIKER) juga akan mengembalikan politik agraria nasional ke zaman kolonial dengan semangat mempermudah pembukaan lahan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan pemodal, dan sudah barang tentu UUPA 60 dan reforma agraria hanya akan jadi pajangan saja, sebab akan ditinggalkan dan tidak akan dijalankan,” kata Habibu. (dwd/dn)

News Feed